Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Jokowi kaget Heru bisa melakukan pembebasan lahan, padahal proyek itu menurut Jokowi sempat terkendala selama enam tahun.

"Pembebasan (kendala), tadi saya sampaikan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya enggak tau pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi usai meninjau sodetan, Selasa (24/1).

-

-

Jika melihat waktunya, selama enam tahun yang disebut mangkrak itu, masuk dalam periode kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu benarkah Anies lepas tangan dalam proyek itu?

Untuk pembangunan sodetan Ciliwung, Pemprov DKI kebagian tugas dalam inventarisasi dan pendataan tanah yang akan dibangun sodetan. Adapun dana pembebasan lahannya menggunakan anggaran Pemerintah Pusat.

Pada 2019, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 1744 tahun 2019. Keputusan ini mengatur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.

Di dalam keputusan itu tercantum bahwa tim pengadaan bertugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan

Kemudian tim juga bertugas menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan serta mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan. Anies sempat ditanya soal Sodetan Ciliwung usai menerbitkan Kepgub.

"Oh, nanti sesudah lengkap semuanya baru diumumkan," kata Anies di GOR Sumantri, Jakarta, 17 Januari 2020.

Sementara Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto saat itu menyatakan tim dimaksudkan untuk inventarisasi tanah yang akan dibangun sodetan.

"Kita nanti hanya akan mengecek tanahnya, melakukan sosialisasi intinya inventarisir di lapangan itu dari kita," kata Heru.

"Nanti dananya akan keluar dari pusat untuk pembebasan lahan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," imbuh dia.

Dalam perjalanannya, tepatnya pada Agustus 2021, Anies beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar meninjau proyek tersebut.

Saat itu, Kementerian PUPR menyatakan melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan sodetan akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik/detik ke Kanal Banjir Timur.

"Sehingga Insya Allah akan mengurangi risiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai," kata Basuki saat itu, mengutip Antara.

Pekerjaan sodetan saat itu disebut segera dimulai dan menyisakan pembebasan 6 bidang tanah seluas 10.494 meter persegi yang akan dieksekusi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

"Kalau pembebasan lahan sudah selesai, maka berdasarkan pengalaman sebelumnya, konstruksinya bisa selesai lebih cepat" kata Basuki.

Sementara itu, pada 12 Januari 2023, Pemkot Jakarta Timur menertibkan sebanyak 59 bangunan di Jalan IPN Kebon Nanas, RT 009 RW 06, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (12/1) untuk pembangunan Sodetan Ciliwung.

"Diharapkan dengan terbangunnya sodetan, rumah warga yang berada dekat aliran kali Ciliwung bisa terbebas dari banjir," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar.

Anwar menjelaskan status lahan yang menjadi lokasi sodetan merupakan asset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah diserahterimakan dari Yayasan Trisakti kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Sementara terkait relokasi, ia menyebut Pemkot Jakarta Timur menyiapkan solusi bagi warga terdampak.

"Antara lain dengan melakukan relokasi warga ber-KTP DKI Jakarta ke rumah susun dan para pedagang akan ditempatkan di pasar di bawah binaan PD Pasar Jaya," katanya.

[Gambas:Twitter]

[-]