Malang (beritajatim.com) – Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga kedepan kendaraan dinas bakal menggunakan mobil listrik.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, untuk di daerah keputusan beralih ke mobil listrik harus dipertimbangkan secara matang. Memang dalam waktu dekat ini Pemkot Malang akan memberikan kendaraan dinas bagi camat.

Harga per unit mobil dinas untuk 5 kecamatan sekitar Rp250 juta hingga Rp300 juta. Dengan anggaran segitu, Sutiaji mengaku Pemkot Malang belum bisa membeli mobil listrik sebagai kendaraan dinas. “Saya lihat harganya mahal. Saya ini mau beri camat mobil dinas. Harga mobil Rp250 juta hingga Rp300 juta. Nah saat kita lihat belum ada mobil listrik seharga itu,” kata Sutiaji, Kamis (15/9/2022).

Sutiaji mengatakan ada beberapa persoalan yang kini menjadi kendala jika mobil listrik diterapkan di daerah. Pertama stasiun pengisian charge belum ada, lalu harga mobil listrik yang sesuai dengan spek kedinasan di kelas mobil berbahan bakar minyak masih sekira Rp800 juta dan dianggap terlalu mahal.

“Harganya Rp800 juta ke atas. Memang ada Rp300 juta tapi cuma dinaiki 3 orang. Ini problemnya. Juga ada masalah stasiun pengisian charge, di Kota Malang belum ada,” tandas Sutiaji. [luc/suf]