Ketua Fraksi PKB/PPP DRPD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengkritik keras Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi soal batasan usia pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Hasbiallah meminta batasan usia 56 tahun dinaikkan menjadi 60 tahun.

"PKB itu dari awal tidak setuju untuk tenaga kerja itu dibatasi umurnya, karena kan tujuan PJLP itu ada yaitu untuk mengurangi pengangguran, yang punya kapasitas. Sekarang yang ada PJLP dibatasi umurnya maka menambah pengangguran," kata Hasbiallah kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).

Hasbiallah meminta agar permasalahan PJLP ini dievaluasi. Dia menyoroti pekerja yang diterima diduga ada yang bukan warga Jakarta.

-

-

"Dan memang PJLP ini memang harus dievaluasi benar, dinas-dinas ini banyak yang 'main-main', dalam artinya kolusi di sini, banyak dari daerah-daerah itu bukan penduduk Jakarta dimasukkan KTP Jakarta dan dijadiin PJLP, masalahnya di situ, bukan masyarakat Jakarta bekerja di menjadi PJLP itu, orang luar Jakarta. Pantesan mereka demo, kita dukung demonya itu," jelas Hasbiallah.

Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta disebut banyak menerima pengaduan mengenai PJLP ini. Hasbi mengkritik batasan usia yang dikeluarkan Pj Gubernur DKI Heru Budi melalui Kepgub Nomor 1085 tahun 2022 itu.

"Rata-rata mereka nggak mampu, dan pengaduan di fraksi PKB itu tiap hari, tiap hari, (ada) anaknya putus sekolah, anaknya putus ini, bahkan ada satu orang itu yang menyedihkan sampai tidak kuat beli susu. Ini kan Gubernur gimana ini, Pj ngacak-ngacak yang ada, yang ada diacak-acak semua, gimana ya, nggak ngerti aturan atau gimana ini?" kata Hasbiallah.

Hasbiallah kemudian meminta agar batas usia PJLP dinaikkan menjadi 60 tahun. Menurutnya hak masyarakat kecil harus diperhatikan.

"Dinaikin sampai 60 tahun nggak ada masalah. Sekarang begini, mana rasa keadilan? Pegawai negeri yang eselon II itu bisa sampai 60 tahun, kenapa orang kecil kok diinjak giliran yang besar-besar itu ditambahin umur mereka?" jelasnya.

Hasbiallah menyinggung soal Ahok, simak pada halaman berikut.