AKURAT.CO  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan Pemprov Kaltim ketiban proyek jual beli karbon usai kunjungan gubernur ke Benua Amerika baru-baru ini. Diketahui, Sri turut mendampingi Gubernur Isran Noor melakukan kunjungan luar negeri ke Meksiko, Brazil dan Amerika Serikat.

"Kita mewakili delegasi Indonesia yang difasilitasi World Bank (Bank Dunia) untuk kegiatan kerja sama Selatan-Selatan (South-South Knowledge Exchange)," papar Sri Wahyuni usai  menghadiri Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Rakernas FKDK-BPDSI) di Balikpapan, Kamis (11/5/2023).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan delegasi Indonesia juga berdampingan dengan negara Kongo, Afrika Tengah menuju ke Brasil. Ketiga negara ini memang tampak memiliki potensi yang sama dalam hal pengelolaan lingkungan, utamanya berkaitan dengan perdagangan karbon.

"Bahkan, Brasil dan Indonesia, khususnya Kaltim sudah sukses untuk perdagangan karbon," katanya.

Menurutnya, potensi perdagangan karbon ini memang sebuah langkah yang tepat dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan pengalaman yang juga telah dilalui, Kaltim telah menerima pembayaran kinerja (result based payment) dari World Bank atas kontribusi pengurangan emisi karbon dengan menjaga kelestarian kawasan hutan.

Verifikasi pertama dari jumlah karbon yang diperdagangkan adalah sejumlah 30 juta CO2eq (karbondioksida equivalen) dengan kompensasi yang baru diberikan hanya untuk 22 juta ton CO2eq.

"Ada 8 juta ton CO2eq yang potensial untuk ditransaksikan dengan buyer (pembeli) lain," tuturnya.

 Bahkan, di luar jumlah itu, Kaltim masih memiliki potensi yang lebih besar apabila dilakukan verifikasi kembali dan menyesuaikan mekanisme perdagangan di pasar karbon.

"Lima dolar untuk 1 ton CO2eq itu memang di pasar karbon sekarang kecil (nilainya) ya," ujarnya.

Dengan mekanisme pembayaran result based payment, Kaltim telah menerima sebesar USD 20,9 juta untuk pembayaran tahap pertama dari kontrak sejumlah USD 110 juta. Dana kompensasi tersebut telah diterima Pemprov Kaltim pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan penganugerahan Adipura pada Februari 2023 lalu dan diserahkan oleh perwakilan dari World Bank.

Tak hanya World Bank, perdagangan karbon juga berpotensi meraup keuntungan dari sejumlah stakeholder lain. Utamanya pihak-pihak yang juga memanfaatkan atau berkecimpung di sektor energi.

 "Ada juga buyer yang membeli karbon, tapi nilai karbonnya dia bawa. Kalau nilai karbonnya dia bawa, itu kan akan mengurangi nilai konservasi yang kita punya," jelasnya.

Sehingga, Sri berharap akan ada pembahasan lanjutan terkait hal itu. Khususnya, pembahasan teknis dalam nilai perhitungan karbon dan mekanisme perdagangannya di pasar karbon ke depannya. Bisa melalui jalur lelang atau mekanisme lainnya.

"Diharapkan, tiga negara ini bisa menginisiasi supaya pasar karbon internasional itu juga lebih standar dan juga menguntungkan semua pihak," imbuhnya.[]