Suara.com - Partai Demokrat geram saat bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, mendapat teror telur busuk hingga kaos kaki. Demokrat mengecam peristiwa yang terjadi di kantor DPW Partai NasDem Aceh tersebut.

Kejadian tidak menyenangkan tersebut bermula menjelang acara silaturahmi capres 2024 usungan Koalisi Perubahan, di mana Anies dijadwalkan bertemu dengan warga Aceh di Lapangan Pango. Adapun mantan Gubernur DKI Jakarta itu mulai safari politik di Serambi Mekkah sejak 2-3 Desember 2022.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani pun menyebut bentuk teror kepada Anies itu sebagai tindakan pengecut. Ia juga menilai aksi itu merupakan bentuk dari pihak yang takut dengan perubahan.

"Tindakan pengecut dan tak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan," kecam Kamhar Lakumani seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: Cek Fakta: Anies Baswedan Ditampol Luhut Binsar Gegara Kritik Subsidi Mobil Listrik, Benarkah?

Kamhar menilai bahwa aksi teror itu bukan gaya politik warga Aceh maupun masyarakat di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, selama ini belum pernah terjadi tindakan sehina tersebut, di mana bakal capres diteror telur busuk.

"Kita sudah menjalani berulang kali Pemilu, namun tak ada praktek (teror pelemparan telur busuk) serendah dan sehina ini sebelumnya," tegasnya.

"Mulai dari persoalan perizinan dan kini aksi teror berupa pelemparan," ucap Kamhar.

"Setelah gagal narasi fitnah dan hoaks membendung aspirasi perubahan, kini bergeser pada aksi-aksi fisik yang bisa memicu terjadinya gesekan di masyarakat," sambungnya.

Demi menghindari kejadian serupa di daerah lain, Kamhar mendesak aparat kepolisian agar segera menindak tegas pelaku. Terlebih ia menilai banyak pihak yang berupaya menjegal langkah politik Anies yang berniat maju sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Baca Juga: Denny Darko Ramal Nasib Indonesia Jika Dipimpin Anies Baswedan: Lapangan Pekerjaan Lebih Banyak?

"Jangan sampai itu terjadi. Masyarakat harus melakukan kontrol demokrasi atas kekuasaan," kata Kamhar.

"Karena bukan tidak mungkin ada kekuatan yang ingin membenturkan sesama masyarakat agar terjadi kekacauan yang bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan Pemilu," tandasnya.