Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kembali memberikan kritikan tajam kepada pemerintahan yang diatur oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya meminta jajaran elite petahana untuk berhenti cawe-cawe apalagi sampai menentukan siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya di Indonesia.

Baca Juga: 30 Ribu Relawan Presiden Jokowi Bakal Kumpul di GBK, Rocky Gerung Ungkap Semuanya untuk si Anak Emas

Herzaky mengatakan jika hal tersebut tak dilakukan, maka dapat terlihat sebagai tanda bahwa pemerintah tidak netral selama pesta demokrasi.

"Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," kata Herzaky melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5). .

Dia menyebutkan tugas pemerintah itu menjalankan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk rakyat dengan waktu tinggal 1,5 tahun dan masih banyak janji kampanye yang belum dilaksanakan.

"Masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak. Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," lanjutnya.

Politikus itu menyebutkan jika berharap ada keberlanjutan pembangunan, silahkan pemerintah merancang cetak biru pembangunan.

"Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti di era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," tegasnya.

Selanjutnya kata Herzaky, pemerintah harus memastikan Pileg dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan.

"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu, perpanjang masa jabatan, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," tuturnya.

Jika demikian, menurutnya, wajar demokrasi Indonesia makin menurun kualitasnya di era Presiden Jokowi.

"Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik-praktik monarki atau kerajaan," jelasnya.

Dia menyebutkan jika sistem pemerintahan Indonesia berbentuk kerajaan, wajar jika rezim sebelumnya menyiapkan pengganti.

Baca Juga: Jokowi Butuh Capres yang Bisa Selamatkan Kepentingannya Usai Lengser, Jawabannya Jelas Bukan Ganjar Pranowo

"Namun, negara kita ini negara demokrasi. Tahu diri dan tahu malulah. Jangan menganggap kalau pemerintahan ini berakhir, Indonesia tidak akan bisa maju. Seakan-akan ini era paling hebat. Padahal, jauh sekali dibandingkan era Pak SBY," kata Herzaky.

Baca Juga: Bangkitkan Taksu Bali, Cok Ace: Gunung dan Danau dan Perlu Perlindungan

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.