KBRN, Manggarai Barat: Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar untuk menyelesaikan krisis di negara itu, demi kepentingan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers usai penutupan KTT ASEAN ke-42, Kamis (11/5/2023).

“Pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi dan Lima Poin Konsensus memandatkan ASEAN harus engage (mengikutsertakan-red) dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan-red). Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN, karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” kata Presiden Joko Widodo di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 

“Indonesia siap untuk bicara dengan siapa pun termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Tadi di pertemuan saya tekankan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting,” ucapnya. 

“Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Saya yakin tidak satu pun negara ASEAN menginginkan hal tersebut,” ujarnya.  

“Tidak boleh pihak di dalam atau di luar ASEAN untuk mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Dan, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” ucap Jokowi. 

Presiden menegaskan konteks pelibatan seluruh pihak, termasuk junta militer, dalam penyelesaian krisis Myanmar perlu dipahami secara jelas. Ia menjelaskan bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. 

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia memastikan akan terus mendorong implementasi Lima Poin Konsensus. Ini termasuk mendorong terciptanya dialog, termasuk melibatkan junta militer. 

“Tidak hanya dengan junta, karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat. Sehingga, kita akan memperbanyak stakeholders di Myanmar untuk ikut bersama-sama dan sehingga perlu didorong terciptanya dialog sebanyak-banyaknya. Serta, memfasilitasi AHA Center untuk menjalankan tugas-tugasnya,” kata Jokowi. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers usai KTT ASEAN ke-42, menjelaskan mengenai komitmen Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam memastikan implementasi Lima Poin Konsensus untuk Myanmar. (Foto: RRI/RetnoMandasari)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sedikit kemajuan dari Lima Poin Konsensus bukan berarti ASEAN harus menyerah. Ia menegaskan ASEAN tidak menyerah pada prinsip-prinsip Piagam ASEAN. 

“Sejak didirikan, ASEAN terikat dari prinsip yang harus dihormati, yaitu dari peraturan hukum, pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintah yang konstitusional. Tentu saja dengan dukungan dari para pemimpin ASEAN, Indonesia akan melanjutkan pendekatan dengan seluruh stakeholders,” katanya.