Reporter: Khanif Lutfi |  

Editor: Khanif Lutfi |  

Selasa 09-05-2023,16:34 WIB

Menhan Prabowo Subianto silaturahim ke kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Sabtu, 22 April 2023.-Twitter/@jokowi-

Jokowi Bicara Politik - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan jabatan presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. 

Sehingga apabila Presiden Joko Widodo ikut bicara soal politik terkait Pilpres 2024, maka itu adalah suatu keniscayaan.

"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted," kata Viva Yoga, Selasa 9 Mei 2023.

Dia menilai sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis.

BACA JUGA:Survei SMRC: Pemilih Kritis Ingin Capres Teruskan Porgram Jokowi 

Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.

Bahkan, menurut juru bicara Partai Amanat Nasional (PAN) itu, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik.

"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?" ucapnya.

Jokowi pun juga telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapa pun untuk maju serta tidak melarang siapa pun ikut berkontestasi pada Pilpres 2024, katanya.

BACA JUGA:Rekam Jejak Anies Baswedan Jadi Alasan Jokowi Tak Undang Surya Paloh ke Istana

"Tetapi, sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan di mana letak kesalahan apabila Jokowi memiliki preferensi dalam posisinya sebagai individu, selama tidak melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan.

"Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara? Kan hal itu dijamin oleh undang-undang selama presiden tidak melakukan abuse of power," jelasnya.

Dari sisi etika politik, kata Viva, sikap Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika dia mesti menjalin komunikasi dengan siapa saja, baik itu para ketua umum partai politik hingga gubernur.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

Sumber: