AKURAT.CO Kasus dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet program Bandung Smart City Tahun Anggaran 2022-2023, terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait kasus yang menjerat Wali Kota non-aktif Bandung, Yana Mulyana itu, tim penyidik KPK hari ini memeriksa lima anggota DPRD Kota Bandung, Jawa Barat.

Selain lima wakil rakyat Kota Bandung, penyidik lembaga antirasuah itu juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang ajudan, pihak swasta, dan PNS Dishub Kota Bandung.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan delapan saksi dilakukan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, Jalan Jawa Nomor 8-10, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

Adapun kelima anggota DPRD Kota Bandung yang diperiksa adalah Riana, Yudi Cahyadi, Hasan Faozi, Ferry Cahyadi, dan Tedy Rusmawan.

Sedangkan tiga saksi lainnya adalah Orchid Darmanugraha yang merupakan ajudan Tedy Rusmawan, kemudian Febi dari pihak Swasta, dan Asep Kurnia Kabid Angkutan dan Pengujian (PNS Dishub Kota Bandung).

Ali menegaskan, delapan saksi diperiksa untuk tersangka Wali Kota non-aktif Bandung, Yana Mulyana (YM) dan kawan-kawan.

“Pemeriksaan saksi untuk tindak pidana korupsi suap oleh Penyelenggara Negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat Tahun Anggaran 2022-2023, untuk tersangka YM dkk,” ujar Juru Bicara berlatarbelakang jaksa itu.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi. 

Yana ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023.

Selain Yana, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka, yakni Dadang Darmawan, Khairul Rijal, Benny, Sony Setiadi dan Andreas Guntoro.

"KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/4/2023) dini hari.[]