Jember (beritajatim.com) – Konflik di tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dipercaya tak akan mempengaruhi perolehan suara partai berlambang Ka’bah itu di Kabupaten Jember, Jawa Timur. PPP Jember telah menetapkan target perolehan kursi di DPRD Jember pada Pemilu 2024 sebanyak 10 kursi.

“Saya kira untuk di Jember tak ada masalah. Kami tetap berkomitmen untuk mengikuti instruksi Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur. DPW sudah menginstruksikan kami untuk mengakui kepengurusan Pak Muhammad Mardiono,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jember, Achmad Faeshol, ditulis Sabtu (17/9/2022).

Konflik di tubuh PPP terjadi setelah Suharso Monoarfa dicopot dari kursi Ketua Umum. Posisinya digantikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Status Mardiono menjabat pelaksana tugas hingga ditentukan ketua umum baru. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengesahkan pergantian itu.

Suharso dihantam sejumlah isu. Salah satunya soal pernyataannya dalam acara pendidikan antikorupsi kader PPP yang menyinggung pemberian amplop ketika bersilaturahim dengan kiai. Suharso sudah meminta maaf namun isu sudah terlanjur menggelinding.

“Kami tetap akan solid dan berusaha mendapat 10 kursi. Itu target yang tidak main-main. Kami akan berusaha memenuhinya. Justru keputusan DPP yang mencopot Pak Suharso itu keputusan tepat. Kami tidak mau munafik, bahwasanya (Suharso) salah. Kami akan selalu tunduk dan takzim kepada ulama dan kiai,” kaya Faeshol.

Bagaimana hubungan PPP dengan kiai di Jember? “Kami baik-baik saja. Kami selalu berkomunikasi dengan baik. Kami support kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Karena PPP partai Islam, tentu tidak muluk-muluk, kami ikut membantu pondok pesantren di Jember agar semakin maju,” kata Faeshol.

Faeshol mengakui, jika sempat ada pertanyaan dari konstituen soal konflik PPP. “Mereka bertanya kenapa PPP ramai lagi. Saya jelaskan bahwa itu adalah sebuah dinamika politik yang harus kami hadapi. Ini tidak separah kasus Gus Romi (Romahurmuziy) dulu yang H-1 bulan ada badai itu (lengser sebulan sebelum pemilu). Ini masih dua tahunan (dari Pemilu 2024). Jadi ada waktu untuk memberikan pemahaman kepada konstituen,” katanya. [wir]