POJOKSATU.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltimantan Timur (Kaltim) Marthinus, menyoroti maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal itu, Marthinus pun menyarankan agar unsur pimpinan legislatif lebih proaktif menyikapi aksi demonstrasi tersebut.

“Pada rapat Paripurna ke-13 kemarin, saya menyampaikan interupsi bahwa beberapa hari yang lalu di DPRD Kaltim telah terjadi lima aksi demo, seperti yang disampaikan oleh paparan Sekretaris Dewan (Sekwan), namun para pendemo ini, ingin bertemu pimpinan dewan saja,” kata Marthinus, Senin (8/05/2023).

Dirinya menyampaikan, dari lima aksi demonstrasi tersebut, ada tiga aksi yang ditemuinya bersama rekan Komisi I. Namun, para pendemo, hanya menginginkan bertemu dengan pimpinan DPRD Kaltim.

- Aksi Bulan Bakti Gotong Royong, Muhammad Samsun Ikut Kerja Bakti Bersama Warga Samboja

“Seperti Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kaltim yang menyambut dan menemui mereka,” ungkapnya.

Untuk itu, yang perlu diantisipasi ketika mereka menggelar aksi demonstrasi itu, menurutnya dari pihak DPRD Kaltim perlu membuktikan ke masyarakat bahwa lembaga legislatif betul-betul merespon terhadap aspirasi yang disampaikan.

“Saya sarankan kepada Sekretariat DPRD Kaltim, supaya betul-betul serius dalam menyikapi ini, dan benar-benar menyiapkan agenda-agenda para pimpinan agar bisa disesuaikan saat terjadi pada momen-momen aksi demonstrasi,” ujar Marthinus.

Ia berharap sekretariat dewan, dapat jeli mengatur jadwal unsur pimpinan, sebab dirinya berpendapat, bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD bisa berbagi agenda.

“Jadi jika ada kunjungan ke luar kota ada unsur pimpinan lain yang masih standby, sehingga bila ada surat masuk terkait aksi demo bisa dikondisikan,” usul Martinus.

Marthinus menambahkan, perihal aksi demonstrasi dari komisi I yang membidangi siap menerima para pendemo, sehingga ia menyarankan agar setiap aksi demonstrasi dibuatkan konten video sebagai publikasi keaktifan DPRD Kaltim merespon masyarakat.

“Karena memang kami dari komisi I yang membidangi ini untuk menyambut para aksi demonstrasi. Saya menyarankan agar setiap demonstrasi dibuatkan konten video dan kita bisa ditemui oleh masyarakat, karena persepsi masyarakat selama ini apalagi pada demonstrasi tambang ilegal ini, banyak pertanyaan masyarakat kepada kami, kenapa DPRD tidak mau menerima tapi mereka juga yang ada syaratnya harus pimpinan yang menerima,” pungkasnya. (*/pojoksatu)