Kediri (beritajatim.com) – Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan cara yang tepat untuk menyatukan data. Saat ini banyak data yang masih tumpang tindih.

Sehingga perlu adanya data yang padu. Hal itu diungkapkan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Kota Kediri tahun 2022, Senin (19/9/2022) di Grand Surya.

“Data ini masih banyak yang ganda. Melalui Regsosek ini diharapkan kita akan menghasilkan satu data. Jadi nanti bantuan apapun ya datanya satu tidak lagi tumpang tindih,” ujarnya.

Di Kota Kediri ada aplikasi yang disediakan untuk cek data. Aplikasi ini membantu untuk mensortir data yang ada. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi pemberian bantuan yang tumpang tindih.

“Kalau di Kota Kediri kita sudah dibantu oleh aplikasi. Kominfo sudah melakukan rekonsiliasi data. Kita tidak mau lagi ada yang tumpang tindih,” ungkapnya.

Abdullah Abu Bakar berharap Regsosek ini menghasilkan satu data. Apabila akan mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi maka menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini.

Hasilnya kebijakan yang diambil pemerintah ini berdampak positif kepada masyarakat.

“Bapak Presiden telah menginstruksikan pelaksanaan pendataan awal pada tanggal 16 Agustus. InsyaAllah di bulan Juli tahun 2023 kita sudah bisa gunakan satu data dari Regsosek ini. Nantinya bantuan sosial ekonomi ataupun kebijakan yang diambil datanya ya dari Regsosek ini,” harapnya.

Tema yang diambil adalah dalam rakor daerah ini adalah Mencatat untuk Negeri Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rakor ini menghadirkan narasumber dari BPS Kota Kediri dan Bappeda Kota Kediri. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit.

Kepala BPS Kota Kediri Lilik Wibawati, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala OPD terkait, perwakilan dari Dandim 0809, perwakilan Kapolres Kediri Kota, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted].