Gery David Sitompul | Senin, 08/05/2023 13:05 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang sebagai saksi kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) kota Bandung.

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung TA 2022-2023.

"Pemeriksaan dilakukan di balai pengembangan kompetensi PUPR wilayah IV Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/5).

Mereka yakni Apep M. S selaku Kasi Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian (PNS Dishub Kota Bandung); Asep Kurnia selaku Kabid Angkutan dan Pengujian (PNS Dishub Kota Bandung); Santi P Kasi Manajemen Angkt (PNS Dishub Kota Bandung).

Kemudian, Dede Agus Kasi Pengujuan Kendaraan B (PNS Dishub Kota Bandung); Panji K Kabid Sarpras Transportasi (PNS Dishub Kota Bandung), dan Fahrijal Kasi Alat Penerangan Jalan (PNS Dishub Kota Bandung).

Keenamnya diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Namun, Ali belum menjelaskan mengenai materi yang akan didalami penyidik kepada para saksi.

Diketahui, KPK menetapkan Yana Mulyana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023.

Selain Yana, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal.

Selain itu, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah menahan para tersangka dimaksud.

TAGS : KPK Wali Kota Bandung Yana Mulyana Proyek Bandung Smart City