GELORA.CO  - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika merespons adanya kritikan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi seiring pertemuan dengan enam ketua umum tanpa kehadiran Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Salah satu kritik yang direspons ialah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK yang meminta Jokowi tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan Pilpres 2024. Sebagaimana halnya presiden terdahulu, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Menurut Pasek, hal yang wajar Jokowi melangsungkan pertemuan dengan para ketua umum di koalisi pemerintahan.

"Hal yang wajar itu, nggak usah sensi apalagi galau. Presiden bisa bicara soal ekonomi sosial budaya agama sampai politik di Istana. Kenapa ada parpol yang sewot atau mantan wapres yang dongkol?" kata Pasek dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

Pasek memandang, apa yang dilakukan Jokowi saat ini, juga dilakukan presiden lainnya terdahulu dan hal itu bukan menjadi masalah.

"Janganlah mencari cari isu yang sebenarnya tidak ada masalah lalu dipermasalahkan. Wajar saja presiden membahas politik ya dengan partai politik. Masak dengan majelis keagamaan?" ujar Pasek.

Ia menyatakan, kendati PKN tidak turut serta dalam pertemuan di Istana bersama Jokowi tetapi bukan berarti pihaknya harus menolak hal-hal tersebut.

"Dulu saja urusan KLB Partai Demokrat di Bali saya diundang di Istana juga bicara oleh Presiden SBY saya itu. Wajar saja urusan politik di Istana," kata Pasek.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.