KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital seperti kartu kredit pemerintah perlu diperkuat. Hal ini untuk mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi serta transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah. 

"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital. Serta keamanan dan perlindungan masyarakat," kata Presiden dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital secara virtual, Senin (8/5/2023).

Presiden mengatakan, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antar negara, mendesak untuk diperkuat. Dalam rangka mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, serta menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

"Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM. Baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," kata Kepala Negara, menekankan.

Presiden mengatakan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Mengingat pangsa pasar di sektor tersebut sebesar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. 

Adapun potensi untuk tumbuh semakin maju dianggap sangat besar, mengingat Indonesia berada dalam peringkat ke-6. Dengan jumlah startup terbesar dunia yaitu 2.400 startup, dengan penetrasi internet sebesar 76,8 persen. 

Nilai ekonomi digital Indonesia turut diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS tahun 2025. Nilai tersebut akan terus tumbuh hingga 315 miliar dollar AS pada tahun 2030. 

Karenanya, Presiden meminta semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati. Dengan memerhatikan dan memiliki antisipasi risiko sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. 

Mitigasi risiko itu disebut harus betul-betul dihitung, terkait regulasi, pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar. Serta keberlanjutan adopsi standar internasional. 

"Saya minta seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk gunakan kartu kredit pemerintah. Serta dukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ujar Presiden.