"Masing-masing presiden punya gaya, yang penting demokrasi harus dipastikan tetap berjalan baik sebagaimana komitmen Pak Jokowi yang disampaikan berulang kali," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Daniel menilai presiden memiliki hak untuk berbicara mengenai perpolitikan. Sebab, kata dia, presiden dipilih melalui proses politik.

"Presiden berhak dong bicara politik, seluruh kebijakan pemerintah kan memang politik, bisa menjabat presiden pun dari proses politik, yang penting tetap menjaga demokrasi berjalan baik," jelasnya.

Namun demikian, Daniel menilai masukan dari JK ada bagian dari dialektika. Masukan itu, menurutnya, untuk memajukan demokrasi.

"Tapi masukan-masukan yang ada seperti yang diberikan oleh Pak JK juga bagian dari dialektika untuk memajukan demokrasi," tutur dia.

Saran JK ke Jokowi

Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. 

Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.

Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu. 

JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.

"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.

JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.

JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.

"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.

(***)