Djoko menerangkan, pemerintah daerah selama ini mengalokasikan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai. Hanya sebagian kecil yang digunakan untuk belanja modal. Ia menyontohkan, sebanyak Rp2,14 triliun atau 30% dari Rp7,38 triliun APBD Provinsi Lampung tahun 2021 dipakai untuk belanja operasional (belanja pegawai). Sedangkan belanja modal berupa pemeliharaan jalan dan irigasi hanya Rp72 miliar atau 1%.

Itu pun, kata Djoko, tidak semua alokasi belanja pembangunan atau pemeliharaan jaringan jalan dan irigasi itu digelontorkan semua. Masih ada praktik return fee berkisar 10% hingga 15% yang sulit untuk dihapus hingga sekarang.

Konsultan pengawas yang tugasnya membantu pemerintah untuk mengawasi pekerjaan yang sedang dikerjakan, kata dia, nyatanya mereka bersekutu dengan kontraktor untuk memuluskan tagihan. "Konsultan pengawas mendapat honor tambahan dari kontraktor, sudah pasti kerja konsultan tidak sesuai harapan pemilik pekerjaan," kata Djoko.

Selain itu, urai Djoko, konsultan pengawas tidak membayar gaji optimal ke personel yang mengawasi pekerjaan. Karena konsultan pengawas juga memberikan return fee ke pemilik pekerjaan. 

Menurut perkiraan Djoko, proyek jalan bisa dikerjakan dengan 60% dari nilai kontrak sudah bagus. Rata-rata yang terjadi saat ini justru kurang dari itu. Sisanya sebesar 40%, kata Djoko, terbagi untuk membayar pajak, keuntungan kontraktor, kepentingan return fee, dan biaya operasional nonteknis.

Praktik return fee proyek pemerintah, pinta Djoko, harus dihapuskan. Supaya kualitas jalan sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. 

Provinsi Jawa Tengah, kata dia, sudah tidak membolehkan ada return fee untuk setiap pekerjaan yang menggunakan APBD Pemprov Jawa Tengah. Ini sebaiknya dapat ditiru pemda yang lainnya.

"Infrastruktur jalan, kata dia, bukan hal yang biasa. Karena untuk membangun ekonomi suatu wilayah diperlukan jaringan jalan dan fasilitas transportasi umum yang semestinya menjadi perhatian utama pemeritah," kata Djoko.