Jember (beritajatim.com) – Janji Bupati Hendy Siswanto untuk membuka lapangan kerja baru ditagih DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masyarakat tak hanya membutuhkan bantuan sosial saat ini.

“Kami menilai Pemerintah Kabupaten Jember belum menampakkan geliatnya, belum ada upaya yang signifikan itu. Padahal kita tahu, pembukaan lapangan kerja bagi rakyat, juga sangat berpengaruh untuk menekan dampak inflasi ini,” kata Ardi Pujo Prabowo, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, dalam Sidang Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, ditulis Rabu (21/9/2022).

Menurut Ardi, pemberian bantuan sosial sangat diperlukan. “Tapi pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja yang signifikan, akan lebih diutamakan agar kehidupan rakyat semakin baik dan memakmurkan,” katanya.

Sementara Sri Winarni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Bupatu Hendy Siswanto agar mendorong pertumbuhan ekonomi barbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pertanian.

“Diakui atau tidak, lemahnya peningkatan ekonomi berbasis UMKM akan semakin meningkatkan angka kemiskinan, yang meski oleh bupati angka riilnya masih dipertanyakan. Padahal tanpa membaca angka-angka tersebut seharusnya sudah dirasa berapa banyak pengangguran di Kabupten Jember. Terlebih lagi dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM,” katanya.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyebutkan empat program kerja pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja.

“Pertama, digitalisasi informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui media sosial. Kedua, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kompetensi,” katanya.

Menurut Hendy, digitalisasi lnformasi lowongan kerja dilakukan dengan cara memberikan informasi pasar kerja melalui web dan mediagram. “Dari sisi pelayanan AK1 (Kartu Pencari Kerja) telah tersedia layanan online pada Playstore (aplikasi e-KaPeKa) sehingga pencari kerja tanpa harus datang ke Dinas Tenaga Kerja cukup entry dari rumah,” katanya.

“Ketiga, menyinergikan akses layanan informasi ketenagakerjaan melalui BKK (Bursa Kerja Khusus) yang bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Jember. Terakhir, membangun hubungan industrial yang harmonis yang bertujuan meminimalisasi potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja,” kata Hendy.

Dengan meminimalisasi potensi konflil Hendy percaya upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diminimalisasi pula. Ia ingin setiap konflik diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. [wir/beq]