Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

Krjogja.com - JAKARTA - Caca yang tidak menentu dan hujan yang masih sering mengguyur menyebabkan banyak petani kehilangan penghasilannya karena gagal panen. Banyak lahan petani mengalami kebanjiran sehingga tidak bisa menghasilkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perlindungan terhadap kelompok petani masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Menurutnya, petani menjadi kelompok masyarakat yang rentan miskin. Penghasilan musiman yang tergantung musim panen, di tambah dengan risiko dan ancaman gagal panen (puso) membuat petani sangat rentan terjun ke jurang kemiskinan.

"Petani ini sangat rentan terhadap risiko kemiskinan karena pendapatannya yang belum semua layak dengan berbagai macam sebab. Jadi begitu kena musibah, seperti banjir itu mudah sekali untuk menjadi miskin," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir di Indonesia, pada Kamis (4/5/2023).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, saat ini perlindungan terhadap pendapatan petani belum berjalan dengan baik. Apabila terkena musibah maka sangat rentan menjadi miskin.

Seperti pada kasus puso karena banjir, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada rentan waktu dari Januari 2023 - April 2023 terdapat 113.792.8 Ha yang terdampak banjir dan 48.701.13 Ha diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Total Kerugian lahan gagal panen terdampak banjir tahun 2023 dari 57,053 petani adalah Rp412.449.554.680.

Muhadjir menyatakan pemerintah akan mengupayakan stimulan pendapatan supaya para petani yang mengalami gagal panen bisa bangkit dan kembali menggarap lahannya. Dia menyatakan, di antara skemanya adalah seperti memberikan bantuan pengantian biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT Jasindo.

Menko PMK menyatakan, dari macam-macam skema yang dipersiapkan, masih dipertimbangkan beberapa hal, seperti pencocokan antara data lahan dan petani yang terdampak puso dari BNPB dengan Kementerian Pertanian.

Gaet Petani Milenial

Namun, menurut Menko Muhadjir, yang menjadi isu strategis adalah kesejahteraan dari petani. Dia menerangkan, banyak petani di daerah yang sampai usia senja masih menggarap lahan, sedangkan generasi petani muda sudah banyak yang tidak minat menjadi petani dan menggarap lahan. Menurutnya, hal itu disebabkan penghasilan petani yang dianggap tidak menjanjikan bagi generasi muda. "Generasi petani itu sedang mengalami krisis di seluruh tempat yang dulu menjadi lumbung pertanian tetap generasi tua, dan pasti mereka tidak akan melanjutkan tradisi pekerjaan orang tuanya kalau itu tidak semakin menjanjikan," ungkapnya.

Dia meminta Kementerian Pertanian menyiapkan strategi supaya profesi petani bisa diminati oleh generasi muda. Seperti dari segi jaminan kesejahteraannya, serta juga dari penghasilannya. Menurutnya regenerasi petani dari kalangan milenial dan petani modern supaya bisa mengisi terus menghidupakan sektor pertanian Indonesia.

"Itu harus menjadi pertimbangan teknis dari Kementan bagaimana membangkitkan petani muda agar dia bangga menjadi petani, karena profesi itu menjanjikan. Jangan sampai kita kehilangan SDM di sektor yang sangat vital ini," ujarnya.

Dalam kesempatan rapat secara hybrid daring dan luring itu hadir, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Tanaman Taman Kementan Suwandi, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, BPKP Iwan Taufiq Purwanto, dan perwakilan PT JASINDO. (Ati)