Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur menginginkan pemerintah daerah setempat melakukan efisiensi kembali anggaran, terutama pada anggaran belanja operasi.

Nasdem ingin dengan waktu tahun anggaran tersisa, Pemkab Jember bekerja keras lagi dalam meningkatkan pendapatan terutama PAD (Pendapatan Asli Daerah), agar melampaui target yang disepakati. “Kami tidak menginginkan dalam Rancangan Perubahan APBD 2022 ini ada anggaran program kegiatan yang sengaja dimunculkan atau dianggarkan namun sejatinya tidak ada keseriusan dan niatan untuk dijalankan,” kata David Handoko Seto, juru bicara Nasdem dalam Sidang Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/9/2022).

Nasdem tak ingin kinerja penyerapan anggaran diperlambat hanya karena kepentingan memarkir dana untuk memperbesar sisa lebih penggunaan anggaran. “Karena ini sama dengan menjatuhkan kinerja pemerintah serta membohongi masyarakat, karena sejatinya mereka yang menjadi kontributor besar dalam APBD ini,” kata David.

Menurut David, Pemkab Jember perlu memperhatikan kebutuhan APBD 2023 untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 140 miliar. “Tentunya tidak akan lepas dari perencanaan anggaran pada Perubahan APBD 2022,” katanya.

Inflasi akibat kebijakan pengalihan subsidi BBM memang berdampak pada belanja Perubahan APBD 2022. Menurut David, ada peningkatan total belanja Rp 2,728 miliar atau 0,06 persen, sehingga total belanja pada menjadi Rp.4,4 triliun.

“Dengan memperhatikan komponen pendapatan dan belanja tersebut, maka Perubahan APBD mengalami defisit Rp 569,519 miliar. Untuk menutup defisit ini, anggaran diambilkan dari sumber pembiayaan melalui target penerimaan Silpa 2022 sebesar Rp 569,519 miliat,” kata David.

“Jika demikian maka pada 2022, pengeluaran pembiayaan nol rupiah. Sementara pada beberapa waktu yang lalu DPRD Jember bersama eksekutif telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2023 dengan proyeksi total pendapatan Rp 3,866 triliun. Sementara proyeksi total belanja Rp 4,007 triliun. Ini artinya APBD 2023 berdasarkan KUA PPAS yang disepakati dirancang defisit senilai kurang lebih Rp 140,969 miliar. Defisit ini dalam KUA PPAS disepakati ditutup dari penerimaan pembiayaan bersumber dari silpa,” kata David.

Padahal, silpa dimungkinkan jika terjadi pendapatan yang melampaui target, efisiensi belanja, dan tidak tercapainya target belanja, serta kelebihan penerimaan pembiayaan. Itulah kenapa, Nasdem menilai formula Perubahan APBD 2022 yang disodorkan eksekutif masih menyisakan masalah dan pekerjaan rumah untuk APBD 2023.

Bupati Hendy Siswanto menegaskan, terkait dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa, penyusunan Rancangan APBD, baik untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap direncanakan secara terukur. “Ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.

Hendy juga menyatakan, perencanaan dan penganggaran Rancangan APBD yang secara operasional dilaksanakan oleh masing-masing OPD telah konsisten dan selaras. “Mulai dari RKPD, KUA PPAS hingga Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur Permendagri nomor 86 tahun 2017,” katanya. [wir/kun]