GELORA.CO - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap atas dugaan bisnis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dijalankan oleh anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Isu ini muncul usai adanya pengakuan dari aktor senior Tio Pakusadewo. Belum lagi, beberapa kasus yang viral belakangan ini, seperti kasus sipir Lapas Rajabasa Lampung, Dhawang Delvi yang diduga memiliki jumlah kekayaan tak wajar sebagai seorang petugas lapas, adanya narapidana di Lapas Rajabasa (Lampung) yang mengendalikan peredaran sabu dari sel tahanan. Terkait hal ini, Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi, menyampaikan bahwa Yassona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM telah lalai dan gagal dalam mengelola instansi yang berada dibawah kewenangannya. "Masih hangat di benak kita beberapa waktu yang lalu masyarakat dihebohkan oleh kasus kamar mewah yang disediakan bagi para napi koruptor di Lapas Sukamiskin. Mereka juga mendapat berbagi fasilitas tambahan seperti penggunaan alat elektronik di dalam lapas dan mendapat fasilitas plesiran keluar lapas,” kata Imanuel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/5). "Lalu adanya insiden kebakaran yang terjadi di Lapas kelas 1 Tangerang, dan juga, masih banyak lapas di Indonesia yang over capasity, yang hingga kini belum ditangani dengan baik. Kasus lain menyebut adanya napi dari Lapas Rajabasa Lampung yang mengendalikan peredaran sabu dari dalam sel tahanan. Ini menunjukkan Yassona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM telah gagal dan lalai melaksanakan tugasnya dalam mengelola lapas sebagai instansi yang berada didalam kekuasaannya," kata Imanuel lagi. Belum selesai sampai disitu, kini publik kembali dikejutkan dengan berita dugaan adanya praktik monopoli bisnis dalam pengelolaan lapas lewat Jeera Foundation, yang disebut merupakan bagian dari PT Natur Palas Indonesia. Yamitema Laoly, anak dari Menteri Yassona Laoly, diisukan menjabat sebagai Co-Founder dan Chairman Jeera Foundation. Atas carut-marutnya pengelolaan lapas dan sikap Menteri Yassona yang tak bertanggung jawab, Imanuel menilai sudah selayaknya Presiden Jokowi mengevaluasi dan mencopot Yassona dari jabatan Menteri Hukum dan HAM. "Menilai situasi saat ini, sudah selayaknya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Yassona Laoly sebagai Menkumham dan mencopotnya dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam mengelola lapas dan praktik penyelewengan jabatan yang sudah terjadi selama ini," pinta Imanuel.