Sebanyak enam ribu di antara 8.505 Guru Lolos Passing Grade (GLPG) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkat SMA/SMK di Jawa Timur terancam tidak akan dapat tempat lagi di tahun 2022. Itu karena kuota penempatan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) hanya untuk 2.450 guru.

Menurut Napan Fathoni Aziz Ketua Asosiasi GLPG PPPK Swasta Jatim, dari hasil seleksi PPPK tahap 1 dan 2 pada 2021 lalu, masih ada 8.505 guru yang belum ditempatkan.

“Rinciannya, Tenaga Honorer eks Kategori (THK-II) dan Guru Honorer Negeri sebanyak 3.528, dan Guru Swasta dan Guru Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebanyak 4.977,” katanya saat dikonfirmasi suarasurabaya.net, Selasa (16/8/2022).

Para guru yang belum ditempatkan tahun lalu, akan masuk ke kuota penempatan tahun 2022. Ini karena Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek yang seharusnya membuka lagi pendaftaran seleksi PPPK tahap 3, tahun ini ditiadakan. Kuota itu diberikan pada mereka yang sudah lolos tahun lalu namun belum penempatan.

Namun menurut Fathoni, kuota yang diajukan oleh Pemprov Jatim tidak mampu menampung seluruh GLPG yang sudah lolos seleksi tahun lalu.

“Dari total 4.500 kuota formasi PPPK Pemprov Jatim tahun 2022 dibagi ke dalam formasi jabatan fungsional Guru, Nakes, dan Tenaga Teknis. Namun hanya 2.450 untuk guru. Informasinya, kemarin itu dari pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek sudah menyediakan kuota hampir satu juta tahun ini. Harusnya dari Pemprov itu mengajukan maksimal, termasuk Jatim menyelesaikan delapan ribu sekian itu untuk semuanya,” tegasnya.

Terkait usulannya itu, Fathoni mengaku sudah melayangkan surat ke Pemprov Jatim mulai Gubernur hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani.

“Mulai ke Gubernur Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, juga DPRD Jatim Komisi E,” imbuhnya.

Namun berdasarkan hasil audiensi bersama Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim pada 20 Juli 2022, Pemprov Jatim belum bisa mengakomodir semuanya, karena keterbatasan anggaran.

“Menurut saya kan, dengan segala argumen bahwa ini anggaran tidak ada dan sebagainya kan tanggung jawab moral dari pemangku kebijakan antara Pemda dan Pemprov,” imbuhnya.

Sehingga, ia mewakili 484 anggota GLPG Swasta Jatim dan banyak guru-guru lainnya, meminta Pemprov tetap mengupayakan semua GLPG yang sudah lolos bisa ditempatkan tahun ini.

Dikonfirmasi terpisah, Hasyim Asyhari Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Pengolahan Data dan Sistem (Kabid P3DASI) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim mengatakan sudah menerima surat dari Asosiasi GLPG Swasta Jatim dan membenarkan tekait audiensi bersama Wagub Jatim.

Menurutnya, penetapan kuota 2.450 untuk GLPG yang akan ditempatkan itu sudah berdasarkan rapat dengan tim anggaran. Dan itu juga telah sesuai dengan jumlah kebutuhan guru di SMA/SMK se-Jawa Timur.

“Yang akan datang (2022) ini kan berdasar perhitungan formasi kebutuhan sama kemampuan anggaran. Akhirnya realistis, kan tidak mungkin menampung semua, kita lihat kebutuhan dan anggaran. Akhirnya di rapat-rapat dengan tim anggaran formasi untuk PPPK guru ditetapkan 2.450. Sebenarnya secara kebutuhan, melihat peta itu kebutuhannya bisa saja banyak, tapi kan ujung-ujungnya anggaran,” kata Hasyim saat ditemui suarasurabaya.net di ruangannya, Selasa (16/8/2022) pagi.

Diketahui, sesuai kebijakan, lanjut Hasyim, peserta seleksi PPPK terdiri dari beberapa ketentuan.

“Kebijakan ini dibuat oleh pusat, bahwa yang boleh ikut PPPK tahap 1 dan 2 kan diutamakan THK-II, guru yang mengajar di sekolah negeri, guru swasta, dan mereka yang baru lulus tapi sudah punya PPG,” imbuhnya.

Selain anggaran, penetapan kuota menurutnya sudah mempertimbangkan banyak aspek.

“Tiap tahun kita susun kebutuhannya. Lihatnya macam-macam, intinya sekolah dengan murid sekian, rombongan belajar (rombel) sekian, mata pelajaran (mapel) seperti apa membutuhkan guru sekian,” kata Hasyim.

Terkait kapan pengumuman penetapan formasi PPPK Guru itu, Hasyim mengaku hingga saat ini belum. Juga dari total 2.450 kuota, BKD Jatim hanya merencakan. Namun, penentuan peserta sudah sesuai sistem dari pusat.

“Mungkin September nanti. Kalau penempatan dua ribu lebih itu yang mendesain, menghitung, dan merencakan pemerintah pusat Kemendikbud. Daerah tidak ikut-ikut,” katanya.(lta/dfn/ipg)