Suara.com - Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyayangkan atas sikap DPR RI dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tetap memaksa mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Padalah berbagai elemen masyarakat menganggap banyak pasal RKUHP bermasalah dan berpotensi memenjarakan masyarakat.

"Pengesahan RKUHP jelas-jelas menjadi ketuk palu kesepakatan penguasa untuk membungkam masyarakat," kata Hemi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).

Ia mencontohkan dengan Pasal 218 RKUHP terkait dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden. Hemi menilai itu bermasalah lantaran pasal itu termasuk pasal kolonial yang sudah tidak relevan digunakan dengan keadaan Indonesia saat ini.

"Delik ini juga tidak memberikan indikator jelas terkait dengan kapan seseorang dianggap menyerang kehormatan presiden dan/atau wakil presiden, ya pada akhirnya kita akan segera melihat bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah kemudian diancam akan dipidanakan karena dianggap telah menyerang kehormatan presiden," ujarnya.

Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi Kunjungi Rumah Dokter Wayan, Warga Ungkap Kebaikan Sang Dokter: Bayar Seadanya

Menurut Hemi, delik itu bukan hanya mengatur tentang penghinaan presiden atau wakil presiden di ruang fisik seperti yang pernah ada di KUHP sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya. Akan tetapi, juga terdapat pemberatan ancaman pidana ketika perbuatan itu dilakukan di media sosial.

Pasal 219 RKUHP memberikan ancaman pidana berupa penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV. Hemi menganggap ketentuan tersebut hanya menambah sengkarut pengaturan mengenai kejahatan siber di Indonesia.

"Pasal 219 RKUHP yang mengatur tentang pemberatan pidana ketika penghinaan terhadap presiden dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi dapat dijadikan sebagai dasar penguat bagi penguasa untuk menggunakan pasal multitafsir yang terdapat di dalam UU ITE," tegasnya.

Padahal, Hemi mengatakan bahwa sebelumnya DPR RI dan Pemerintah pernah berjanji untuk menghapus pasal multitafsir di UU ITE, tapi sepertinya hal tersebut hanyalah lip service dengan dihadirkannya pasal baru dalam RKUHP yang jauh lebih berbahaya.

"Jelas hal ini menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan peringatan serius akan bertambahnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil kita."

Baca Juga: Rekrutmen PPPK Teknis Minta Diubah