Jakarta (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat koordinasi kepala daerah seluruh Indonesia dengan tema Kebijakan Pembangunan Trisakti di Sekolah Partai PDIP, Kamis (22/9/2022).

Rapat tersebut dihadiri 93 kepala daerah di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengikuti acara secara daring. Rencananya Megawati akan memberikan pengarahan secara langsung di Sekolah Partai pada pukul 13.00 WIB. Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membuka rapat didampingi jajaran DPP seperti Tri Rismaharini, Said Abdullah, Komarudin Watubun dan Mindo Sianipar. Sementara di baris pertama, terlihat Ketua DPP Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Nusyirwan Soedjono, Wiryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, Menkumham Yasona Laoly, serta Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.

Menurut Hasto, PDIP terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dengan para kepala daerah yang menghadapi berbagai persoalan rakyat.

“Kita melihat dampak pandemi telah menyentuh seluruh aspek kehidupan kita dan implikasinya sangat panjang karena pemulihan ekonomi rakyat belum sepenuhnya dapat dilakukan tiba-tiba kita menghadapi tantangan baru perang Rusia-Ukraina yang kemudian menimbulkan persoalan global change termasuk krisis pangan, krisis energi, inflasi meningkat menyebabkan pemerintahan presiden Jokowi mengambil pilihan yang sangat berat terkait dengan kenaikan BBM,” papar Hasto dalam pidato pembukaannya, di Sekolah Partai PDIP, Kamis (22/9/2022).

Hasto menggarisbawahi bahwa PDIP harus selalu senafas dengan garis kebijakan Pemerintahan Jokowi.

“Fokus utama kita adalah turun ke bawah, ambil kebijakan terobosan dengan inovasi dan kebijakan anggaran untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat”, sebut Hasto.

Pada kesempatan tersebut Menteri PanRB Abdullah Azwar Anas dan Mensos Tri Rismaharini juga menyampaikan berbagai gagasan reformasi birokrasi dan program pengamanan sosial sesuai platform ideologi PDIP untuk mengangkat harkat dan martabat wong cilik. [hen/but]