Gresik (beritajatim.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik diminta transparansi ke publik menjelang pemilihan umum serentak yang digelar pada 2024. Keterbukaan informasi, dan transparansi tersebut. Sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Dimana, setiap badan publik untuk membuka akses informasi bagi setiap pemohon informasi dari publik kecuali beberapa informasi tertentu.

Ketua KPU Gresik Ahmad Roni mengatakan, terkait dengan itu. Pihaknya berusaha menyamakan persepsi mengenai keterbukaan informasi publik di Gresik. “Sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kami siap memberikan keterbukaan informasi serta transparansi sesuai undang-undang,” katanya, Kamis (22/09/2022).

Untuk mendukung keterbukaan informasi itu lanjut dia, KPU Gresik menggelar bimtek. Guna memahami keterbukaan informasi. “Bimtek ini sangat penting supaya ada sinkronisasi antar anggota KPU,” ungkapnya.

Sementara itu, Wabup Gresik Aminatun Habibah menuturkan, adanya bimtek ini harus
menghasilkan transparansi informasi ke publik. Menurutnya, saat ini informasi sudah harus dengan mudah didapatkan terutama dalam kaitannya dengan Pemilu 2024 mendatang.

Wakil bupati perempuan pertama di Gresik itu menambahkan, terkait dengan ini pihaknya
akan mensupport segala macam kegiatan yang berhubungan dengan KPU Gresik. Dirinya, menginginkan agar nantinya KPU Gresik dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Menjelang penyelenggaraan tahun 2024, tentu saja membutuhkan pikiran dan tenaga, termasuk kami juga menyediakan anggaran untuk itu semua, sehingga nanti dalam penyelenggaraan KPU terutama dalam hal keterbukaan informasi publik, semakin membuka wawasan,” imbuhnya.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyatakan bimtek ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sejak awal. “Kegiatan tersebut merupakan yang pertama dalam tahun ini dengan harapan, kedepannya KPU dapat menerapkan tiga nafas utama. Yakni, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas,” tandasnya. [dny/kun]