PIKIRAN RAKYAT - Momentum peringatan Hari Buruh Internasional dapat dijadikan sebagai ajang evaluasi ketenagakerjaan nasional. Pemerintah perlu memikirkan kesejahteraan buruh atau kaum pekerja.

Terlebih dengan akan hadirnya tahun politik pada 2024, sosok-sosok para calon pemimpin mulai bermunculan dan harus diingatkan ada masalah kesejatreraan pekerja lokal yang harus diperjuangan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, kesejahteraan pekerja lokal masih menjadi PR atau pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah.

"Miris dan prihatin sekali dengan nasib mereka saat ini. Padahal merekalah yang selama ini terlibat langsung dalam menggerakkan ekonomi nasional," kata Netty dalam keterangan medianya, Senin, 1 Mei 2023.

Menurut Netty, sejumlah aturan yang telah dikritik dan ditolak oleh banyak pihak, justru dipaksakan disahkan oleh pemerintah sehingga membuat kondisi pekerja makin sulit hidup sejahtera.

"UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, disiasati pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja. Perppu Ciptaker ini padahal telah ditolak oleh berbagai kalangan," kata Netty.

Oleh karena itu, menurut politisi PKS ini, pemimpin bangsa ke depan harus menjadikan persoalan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas.

"Pekerja lokal harus mendapat dukungan untuk hidup layak dan sejahtera. Pastikan regulasi yang dibuat berpihak pada pekerja dan jangan hanya memikirkan keuntungan pengusaha atau investor," katanya.

Dalam memaknai Hari Buruh 1 Mei 2023 ini, Netty juga menyelipkan pesan kepada para pekerja Indonesia agar jangan putus asa dan patah semangat dalam berjuang mendapatkan hak-haknya secara adil dan bertanggung jawab.

"Teruslah berjuang dengan cara-cara yang konstitusional, jangan bosan mengasah ketrampilan dan meningkatkan pengetahuan agar menjadi pekerja yang andal dan terlatih," katanya.***