PERJALANAN panjang harus ditempuh untuk membebaskan Irian Barat atau yang kini dikenal dengan Papua dari cengkeraman Belanda. Bertahun-tahun, upaya untuk memasukkan Papua sebagai bagian dari NKRI gagal dilakukan karena Belanda keukeuh menguasai Bumi Cenderawasih.

Baru pada akhirnya Papua menjadi bagian dari NKRI pada 1 Mei 1963. Irian Barat diserahkan kepada Indonesia, bendera merah putih pun berkibar di sana.

Sejarah panjang untuk mendapatkan Irian Barat bermula bermula ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Perjanjian Pengakuan Kedaulatan pada Desember 1949, meski enggan melepaskan Papua. Belanda dalam perjanjian itu menyebut bahwa wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

 BACA JUGA:

Setahun berlalu, pada 1950, Belanda masih menolak melepas Irian Barat. Alasannya wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan.

Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat hal itu. Perjuangan diplomasi kemudian dilakukan khususnya setelah Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

Di sisi lain, Belanda juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat (AS) agar Irian Barat tetap berada di dalam kekuasaannya. Hingga pada 1960, tidak ada perkembangan positif dari Pemerintah Belanda. Di saat yang sama PBB yang telah berupaya menyelesaikan Irian Barat, belum membuahkan hasil.

 BACA JUGA:

Alhasil, pada 1961 Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Saat itu, pemerintah menggaungkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk membangkitkan semangat rakyat.

Pada 15 Januari 1962 sebuah pertempuran pecah di Laut Arafuru, Irian Barat, yang mana dalam pertempuran tersebut Pahlawan Nasional Komodor Yos Sudarso gugur. Kendati demikian, pemerintah berhasil menyusupkan beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat.

Dunia yang melihat kondisi tersebut cemas, Sekjen PBB U Thant menunjuk Duta Besar AS Elsworth Bunker untuk menjadi mediator Indonesia dengan Belanda.

Follow Berita Okezone di Google News

Pada 15 Agustus 1962, ditandatangani oleh Perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio dan delegasi Belanda Van Royen. Isi dari Perjanjian New York adalah dibentuk peralihan pemerintahan dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus.

PBB kemudian membentuk UNTEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan ini mulai efektif bekerja pada 1 Oktober 1962. Akhirnya pada 1 Mei 1963 UNTEA pun menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, bendera merah putih pun berkibar di tanah Irian Barat.

Meskipun demikian perjuangan tersebut tidak sampai di sana, saat itu Indonesia juga harus melaksanakan Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) untuk mengetahui aspirasi rakyat Irian Barat. Pada 11 Juni 1964 dibentuk komisi bersama Indonesia dan Belanda guna memastikan proses referendum berjalan aman.

Sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan Pepera baru dilaksanakan pada 1969, dengan dihadiri oleh utusan PBB masyarakat Irian Barat menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia.

Hasil ini kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta, Presiden Soeharto pun mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menetapkannya sebagai provinsi ke-26. Namun, di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namanya diganti menjadi Papua.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.