Peringatan HUT Ke-5 Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) dibanjiri puluhan karangan bunga. Hal itu merupakan apresiasi yang berasal dari MPR RI, DPR RI, Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Kepala Daerah dan  beberapa konfederasi nasional.

Berbagai tokoh nasional yang memberikan karangan bunga di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menkumham Yasonna H Laoly, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Mendes Abdul Halim Iskandar, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, MenPan RB Abdullah Azwar Anas, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dan AM Hendropriyono.

Ketua Umum KRPI Dr. Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari berbagai pihak.

"Selamat hari buruh, terima kasih kepada seluruh rakyat pekerja Indonesia dan berbagai pihak yang terus mendukung kami guna terwujudnya kesejahteran rakyat pekerja. Tidak ada negara yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Urusan pekerja adalah soal nasib dan keselamatan bangsa," ujar Rieke saat sambutan HUT Ke-5 KRPI di Depok, Senin (1/5/2023).

Menurut Rieke KRPI terus berpegang teguh pada komitmen untuk memperjuangkan nasib rakyat pekerja.

"Negara tidak akan kuat tanpa pekerja yang kuat, pekerja tidak akan kuat tanpa negara yang kuat. Soal rakyat bekerja bukan sekedar soal kesejahteraan rakyat, tapi soal keselamatan negara. Tutur Rieke.

"Keberhasilan kami bukan hasil kerja-kerja individu melainkan berkat dukungan dan solidaritas tanpa lelah. Ribuan ASN dan tenaga honorer telah diangkat, pegawai pos, sampai teman-teman pelabuhan yang berada di gerbang ekonomi nasional terus kami perjuangkan. Bahkan Perpres Jaminan Sosial bagi pekerja ASN non PNS telah disetujui Presiden. Kami mohon dukungan dari seluruh takyat Indonesia ," ujar Rieke.

Dalam HUT Ke-5 KRPI, Rieke juga menyampaikan sikap tegas terkait RUU Kesehatan. Menurutnya Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak boleh diubah dalam RUU Kesehatan.

"Ini amanat konstitusi. Dana BPJS adalah dana amanah. Tidak sama dengan asuransi komersial. Jangan sampai sistem kesehatan rakyat diliberalisasi," tegas Rieke.

Lebih jauh Rieke menyampaikan di tahun politik, KRPI merekomendasikan kepada MPR, DPR, KPU, dan Bawaslu agar ada rumusan tentang kesamaan Visi Capres dan Cawapres.

"Visi Capres nanti harus sama dan telah diamaantkan pada pembukaan UUD yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Strategi teknokrasinya boleh berbeda misal, bagaimana cara melindungi dan mensejahterakan pekerja dan rakyat Indonesia," ujar Rieke.

Acara syukuran ke-5 KRPI melibatkan seluruh anggota konfederasi KRPI dan turut dihadiri oleh Direktur BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti serta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof. Karjono.

KRPI terdiri dari dari Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia), FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara), FPSI (Federasi Pekerja Seni Indonesia), Jaringan Nelayan Nasional dan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Mau Sukses Bertahan Di Era Digital Banking? Ini Kuncinya

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.