AKURAT.CO Partai Golkar dan Demokrat saling melempar kode selepas Airlangga Hartarto bersama jajaran bersilaturahmi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023) malam.

Kedua parpol memberi sinyal siap berkolaborasi kendati sekarang ini berbeda koalisi.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Demokrat yang sudah berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan meneken piagam tetap membuka komunikasi secara internal maupun eksternal untuk mencari titik temu.

"Kehadiran Pak Airlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama dan itu semua tentu perlu proses dan perlu komunikasi yang intensif," jelas AHY dalam konferensi bersama Airlangga.

Gabungan suara Golkar dengan Demokrat memenuhi syarat untuk mengusung capres. Namun kedua partai berada dalam koalisi berbeda. Demokrat mengusung Anies Baswedan, sedangkan Golkar bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum satu suara terkait pencapresan.

"Apakah kemudian bisa saling bergabung? Ya tadi, semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan," lanjut AHY, yang mengungkit Golkar pernah dua periode berada dalam pemerintahan Presiden SBY.

AHY juga menegaskan Demokrat berada dalam satu asiparasi dengan Golkar yang menghendaki pesta demokrasi berlangsung kondusif dan tidak mengalami pembelahan. SBY, kendati tidak menampakan diri, juga sepakat Pemilu 2024 tidak membawa bangsa pada pembelahan.

Sedangkan Airlangga tidak banyak menanggapi kemungkinan Golkar-Demokrat berkoalisi. Menko Perekonomian ini mengingatkan perbedaan pilihan menjadi hal wajar dalam demokrasi, namun Pemilu 2024 diharapkan tidak sampai membawa perpecahan.

"Kita beda pilihan pada 14 Februari, setelah itu bersatu lagi," katanya.

Menurut Airlangga, membangun Indonesia butuh kerja sama dari semua pihak termasuk partai politik. Siapapun pemenang Pemilu 2024 nantinya butuh parpol untuk turut berkontribusi dalam pembangunan.

"Karena demokrasi kita bukan demokrasi barat, the winner takes it all. Kita demokrasi Pancasila," terangnya.

Airlangga mengingatkan Indonesia sudah beberapa kali berada dalam persimpangan yang berujung pada konflik horizontal. Dia mencontohkan peristiwa 1965 dan 1998. Pada 2024 mendatang, Indonesia juga berada dalam persimpangan dalam kaitan ekonomi.

Indonesia dengan bonus demografi yang besar harus lolos dari middle income trap, menjadi negara yang maju dan mengalami lompatan ekonomi. Pemilu 2024 merupakan momentumnya.

"Oleh karena itu persimpangan ini harus kita lalui harus dilalui, hanya oleh kerja kita bersama. Tidak bisa satu partai kerja atau partai yang nanti menang pemilu kerja sendirian, itu tidak bisa," tegas Airlangga.