Ilustrasi

Krjogja.com - YOGYA - Pemda DIY terus berupaya menggulirkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terutama saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2023 ini. Hal tersebut diwujudkan dengan sinergi dan inovasi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan Nasional salah satunya di DIY melalui skema 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Yuna Pancawati mengatakan secara umum kondisi pasokan bahan pangan aman dan cenderung melimpah di DIY guna memenuhi kebutuhan libur Lebaran 2023. Sedangkan dari harga masih terjadi kenaikan harga di pasaran namun tidak signifikan seiring adanya peningkatan permintaan konsumen.

“Kami pastikan pasokan komoditas pangan di DIY aman, jika mengutamakan kebutuhan bukan keinginan Dari sisi distribusi pasokan dari distributor ataupun supplier sangat aman sehingga memastikan keamanan stok pangan selama liburan Idulfitri ini,” tuturnya di Yogyakarta, Kamis (27/04/2023).

Yuna mengungkapkan penyebab kenaikan harga pangan antara lain kenaikan harga transportasi, naiknya serapan untuk industri olahan, kebutuhan bansos dan kebutuhan BPNT untuk tiga bulan. Selain itu, zakat fitrah, naiknya jumlah pemudik dan wisatawan, perubahan pola konsumsi pada saat puasa dan lebaran.

“Perubahan HPP dan HET untuk beras. Hal ini di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan petani, namun di sisi yg lain terjadi kenaikan harga beras di level konsumen. Kenaikan harga menjelang HBKN seperti adanya tren kenaikan harga,” paparnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (APSDA) Setda DIY ini menyampaikan dalam hal keterjangkaun harga, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY melakukan pemantauan harga pangan, operasi pasar dan pasar murah Pemantauan penyaluran beras SPHP bersama Bulog dan Satgas Pangan dan bekerjasama dengan distributor level 1 untuk penyaluran minyak kita.

“Memberikan subsidi transportasi dan menyalurkan BPNT bagi 115.000 KK masing-masing Rp. 200 ribu dikali 3 bulan yang dirapel. Penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bulog berupa beras bagi 379.441 KK masing-masing 10 kg,” imbuh Yuna.

Selanjutnya, ketersediaan pasokan melalui pemantauan stok di pasar pantauan, peningkatan pengawasan perdagangan hingga replikasi best practise pengembabgan klaster cabai di tiga kelompok tanai di Kulonprogo dan Gunungkidul. Kemudian pemantauan penyaluran minyak kita, asilitasi PSBI sarana prasarana klaster pangan cabai dan beras serta pengembangan ketahanan pangan level desa melalui Lumbung Mataraman. “Gerakan menanam di lahan pekarangan maupun penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat,” tandas Yuna.

Berikutnya kelancaran distribusi dengan percepatan perbaikan jalan, bantuan perbaikan jalan usaha tani, kerjasama antar daerah serta digitalisasi pemasaran. Tidak kalah pentingnya komunikasi efektif melalui pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID, koordinasi dan sinergi maupun sosialisasi belanja bijak bagi konsumen.

"Ajakan Peduli untuk bersinergi pengendalian harga pangan baik pedagang, distributor, konsumen dan media. Lalu penyebarluasan informasi ketersediaan pasokan melalui media cetak maupun elektronik,” pungkas Yuna. (Ira)