PIKIRAN RAKYAT – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan respons tegas terhadap isu adanya bisikan atau bocoran data korupsi, dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada pihaknya.

Pasalnya, kebocoran data KPK itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM yang dipimpinnya.

"Nggak ada itu, nggak ada bocoran. Bocoran gimana? Kan sudah dijawab berkali-kali," kata Arifin Tasrief di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 April 2023.

Mulanya, isu bocornya informasi KPK itu mengemuka usai beredarnya rekaman suara soal pembocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Tak lama dari sana, audio diperkuat dengan viralnya video rekaman pertemuan diduga penyidik KPK dengan pihak kementerian.

Baca Juga: Rombongan Terakhir WNI yang Dievakuasi dari Sudan akan Segera Bertolak ke Indonesia

Inti dari isi video, kedua pihak yang tertangkap layar tengah berdiskusi itu sedang membicarakan informasi mana yang boleh dan tidak dipublikasikan, supaya menguntungkan sejumlah pihak yang terseret kasus tersebut.

Bocornya dokumen KPK diduga terjadi usai penyidik KPK merampungkan penggeledahan di kantor Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Plh Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite, di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, pada 27 Maret 2023.

"Perkaranya kami tunggu tindak lanjut proses hukum," ucap Arifin lagi.

Di sisi lain, KPK telah menjelaskan perihal kebocoran dokumen tersebut. Bahwa, yang sebenarnya bocor adalah surat perintah penyelidikan (sprinlidik) kasus korupsi tukin di Kementerian ESDM.

Baca Juga: Ketum PAN Zulhas di Antara Golkar dan PPP yang Beda Capres Usungan: KIB Solid, Harmonis, Kuat

"Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi, misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi, saya kasih tahu; memang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Enggak ada sama sekali," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex menegaskan bahwa bocornya surat perintah penyelidikan tersebut tidak akan berdampak apa-apa terhadap proses hukum kasus dugaan korupsi itu.

"Sprinlidik bocor, berpikirnya itu saja, itu kan penyelidikan untuk peristiwa yang sudah lewat, dampaknya apa? Kalau saya lihat enggak ada dampaknya untuk peristiwa yang sudah lewat," katanya.

Baca Juga: Viral Pengemis di Bogor Bawa Uang Jutaan Rupiah, Cek Rp1,3 Miliar, dan STNK Motor

Atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), KPK memastikan akan dalami dugaan bocornya dokumen penyelidikan kasus korupsi pejabat Kementerian ESDM.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron megatakan, terutama pengusutan ini akan menitikberatkan dugaan gagalnya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK akibat kebocoran data bersangkutan.

"Ya kami akan tindaklanjuti dulu, akan diperiksa dulu apakah benar, karena informasi itu mengakibatkan kegiatan yang sudah kami lakukan terhalang atau terhambat atau bahkan gagal, itu semua akan kami tindaklanjuti secara profesional," katanya, Minggu, 16 April 2023.

"Percayalah kalau ada pihak internal KPK yang kemudian diduga, KPK akan tetap melakukan kegiatan penyelidikan atas apapun yang dilaporkan secara professional," ujarnya lagi. ***