CIMAHI, AYOBANDUNG.COM-- Pansus I DPRD Jabar Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kamis 27 April 2023.

Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah kaitan dengan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Hasil dari rapat koordinasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD dalam OPD atas laporan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat baik kuantitatif maupun kualitatif.

Baca Juga: Jabat Ketua Pansus LKPJ Bupati Cianjur 2022, Diki Ismail Temukan Fakta Mencengangkan

"Hasil dari sini akan menjadi rekomendasi kami yang dibandingkan dengan fakta lapangan," tutur Jajang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pansus I DPRD Jawa Barat mencatat sejumlah permasalahan yang ditemukan di Dinas Sosial, seperti masalah pendataan masyarakat miskin yang harus diselesaikan, juga masalah lainnya.

Termasuk masalah proses target dan penganggaran yang belum sepenuhnya melihat skala prioritas.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dari rapat koordinasi tersebut pihaknya melihat banyak hal yang harus diperbaiki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kedepannya.

Baca Juga: LKPJ Bupati Cianjur Tahun 2022 Diterima, Ini 16 Catatan Harus Diketahui Masyarakat: Pelaku LGBT Makin Banyak

"Kami apresiasi Dinas Sosial mendapat beberapa penghargaan. Tapi kami juga mencatat ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti pendataan dalam DTKS yang masih menjadi masalah," katanya.

Kedepan, masalah data DTKS harus lebih disinkronkan kembali baik di tingkat pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi maupun pusat.

"Data yang belum final ini harus difinalkan. Ini memiliki pengaruh besar ketika ada bantuan, supaya tidak ada lagi data penerima bantuan ganda, atau masyarakat miskin belum dimasukan dan masyarakat sudah mampu masih tercatat dalam DTKS," paparnya.

Disamping itu, dalam rakor juga terungkap sejumlah masalah yang harus diselesaikan baik itu kaitan proses penganggaran, anak jalanan sampai rencana pembangunan panti khusus ODGJ.***