Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), selaku panitia rekrutmen anggota Polri tingkat daerah, melibatkan sejumlah pengawas eksternal dalam proses penerimaan personel baru. Salah satunya Nusa Tenggara Development Intitute.

Kepada para pengawas eksternal, Biro SDM Polda NTB memaparkan dan mengajak para pihak untuk memelototi tahapan seleksi. Para pengawas eksternal juga diharap tak segan-segan untuk mengoreksi atau mengadu bila mengetahui adanya penyimpangan.

"Telah kita rekrut beberapa konselor dari setiap polres dan polresta jajaran, yang sudah mendapatkan pelatihan dari Bagpsikologi bekerjasama dengan Himpsi (Hikmpunan Psikolog Indonesia). Para konselor milenial inilah yang nantinya akan membantu kita dalam memberikan pelayanan kepada para peserta, terutama bagi yang lulus tidak terpilih. Diharapkan seluruh panitia yang terlibat memiliki integritas dan profesionalitas, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH), serta clean and clear," kata Karo SDM Polda NTB sekaligus selaku Ketua Pelaksana Penerimaan Bintara dan Tamtama Polda NTB, Kombes Boro Windu Danandito di Sasana Dharma Polda NTB, Kamis (27/4/2023).

-

-

"Mohon bantuannya para pengawas eksternal untuk turut serta mengawasi jalannya proses rekrutmen ini, demi kebaikan kita bersama, dan juga mendapatkan output sebagaimana yang diharapkan," sambung dia dalam Rakor Panitia Rekrutmen Terpadu "Mitigasi Penyimpangan dalam Rekrutmen Terpadu Tahun Polda NTB Anggaran 2023.

Dia mengatakan pelibatan sejumlah pengawas eksternal ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dijabarkan Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo. Masyarakat pun kini dapat melaporkan secara langsung dugaan penyimpangan melalui hotline Dumas SDM Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2023 di nomor 085773760016.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Propam Polda NTB Kombes Syahirul Hatta bicara soal strategi mitigasi penyimpangan dalam rekrutmen terpadu tahun ini. Strategi yang dimaksud yaitu upaya preemtif, preventif, penegakan hukum dan upaya kerjasama. Dia menegaskan sanksi tegas mengancam oknum panitia seleksi yang berbuat curang.

"Sanksi yang keras dan tegas kepada anggota dan panitia yang melanggar," Syahirul menekankan.

Sementara itu Irbid Itwasda Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti meminta agar setiap adanya temuan penyimpangan dicatat dan sertakan data. Kepada peserta yang merupakan panitia rekrutmen yang hadir, dia mengingatkan agar memiliki rasa malu jika hendak melakukan penyimpangan.

"Awali tugas dengan hati yang ikhlas, saling mengingatkan dan tanamkan rasa malu untuk berbuat salah serta jadikan pekerjaan ini menjadi ladang ibadah," tutur Tri.

Ketua LSM Nusa Tenggara Development Intitute, Abdul Majid, mengapresiasi keterbukaan Polri, khususnya Biro SDM Polda NTB, dalam proses rekrutmen anggota. Pelibatan pengawas eksternal, paparan lengkap terkait proses, aturan hingga sanksi penyimpangan terkait rekrutmen dinilai memang penting disosialisasikan ke masyarakat dengan detail dan bahasa yang mudah dipahami.

"Sangat bagus, kami dari pengawas Eksternal menjadi paham apa yang akan menjadi tugas kami. Semua materi yang dijabarkan sangat detail dan mudah dipahami, dan dari penjabaran semua materi tadi, kami bisa berkolaborasi dengan pengawas internal dalam mengawasi setiap tahapan rekrutmen," pungkas Abdul.

Dalam acara ini hadir juga dr Anita Rahman sebagai Perwakilan IDI NTB dan Kabid Dukcapil NTB Panca Kusuma Waldi.