Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, memimpin rapat perdana usai libur Lebaran Idulfitri 1444 H/2023 M, Rabu (26/4/2023). (Foto: Kemenpan-RB)

Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan fokus pada pelayanan publik pascalibur Lebaran Idulfitri. Dalam rapat perdana, Anas membahas sejumlah hal strategis, termasuk penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen dan akselerasi MPP di berbagai daerah.

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, memimpin rapat perdana usai libur Lebaran Idulfitri 1444 H/2023 M. Anas membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Anas juga menyapa sejumlah pegawai Kemenpan-RB. "Mohon maaf lahir dan batin, ya. Semangat bekerja kembali," sapa Anas kepada para pegawai Kemenpan-RB, Rabu (26/4/2023).

Anas berpesan, Idulfitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja ASN. "Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat," ungkap Anas.

Baca Juga : Kemenpan-RB Imbau Instansi Pemerintah Tunda Halalbihalal Pascalibur Lebaran, Bisa setelah 2 Mei

Anas menegaskan kepada seluruh ASN agar langsung fokus dengan pelayanan masyarakat pascalibur Idulfitri ini. “Kita harus langsung fokus untuk tugas melayani masyarakat usai libur nasional dan cuti bersama ini," kata Anas.

Adapun sejumlah hal strategis yang dibahas Anas, antara lain penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen. “Kami akan diskusi menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, dan beberapa kampus, sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena mandatory UU,” bebernya.

Anas juga membahas akselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. “Bulan Mei 2023 akan ada tambahan secara resmi sedikitnya 13 MPP, menambah jumlah MPP saat ini di 115 kabupaten/kota. Tahun ini total akan ada 127 MPP baru se-Indonesia; sebagian besar di luar Jawa,” terang Anas.

Baca Juga : Menpan-RB: Pejabat dan ASN Wajib Patuhi Peniadaan Buka Bersama

Progres MPP Digital, lanjut Anas, juga terus kita kawal bersama. Fokusnya sekarang adalah menyempurnakan integrasi dengan basis data kependudukan. Dengan begitu, ke depan warga tidak perlu lagi mengisi data berulang untuk tiap kali pengajuan pelayanan yang dilakukan pemerintah karena datanya sudah terintegrasi.

“Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah. Tentu kita berterima kasih kepada pemkab/pemkot se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” papar Anas.