GELORA.CO - Pegiat medoa sosial Lukman Simandjuntak mengungkapkan 4 perbuatan tak netral Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2024 yang dibiarkan PDIP dari mempromosikan Ganjar Pranowo hingga menolak Anies Baswedan.

Padahal PDIP pernah mengingatkan agar Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) netral di Pilpres 2014, namun kini mereka malah membiarkan Jokowi berbuat sesukanya.

"Di 2014, PDIP minta SBY sbg presiden saat itu netral. Sebaliknya di 2024 PDIP membiarkan @jokowi promosi Ganjar, menjadikan Prabowo sbg cadangan, seraya menolak Anies," ungkap Lukman.

"@jokowi juga dibiarkan melead koalisi besar 5 partai dengan KPK sebagai senjata politik," sambungnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @hipohan, Rabu (26/4).

Sebelumnya, Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap netral dalam Pemilu Presiden 2014 sehingga keamanan dan kenyamanan akan terjamin.

"Apabila itu dilakukan (netralitas Presiden), maka keamanan dan kenyamanan akan terjamin dan Pilpres 2014 berjalan aman," kata Pramono di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Pramono yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan Presiden bertugas sebagai kepala negara dan pemerintahan, sehingga menjaga keamanan bangsa serta negara. Karena itu dia menilai pelaksanaan Pilpres 2014 menjadi pertaruhan bagi seluruh rakya Indonesia untuk bisa tercapai keamanan dan kenyamanan.

"Kita punya pengalaman Pemilu Presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik," ujarnya.

Dia menegaskan, Presiden Yudhoyono harus bertindak adil dan netral dalam Pilpres 2014 meskipun partainya (Partai Demokrat) memberi dukungan pada salah satu pasangan capres-cawapres.

Selain itu menurut dia, Presiden harus memastikan netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres karena netralitas tidak bisa ditawar.

"Netralitas TNI dan Polri adalah harga mari. Ketika TNI dan Polri 'main-main' dengan netralitas maka rusak demokrasi Indonesia," tegasnya.

Menurut dia, apabila ada anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis maka atasannya harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal tersebut menurut dia, Presiden pun harus tegas, jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.