POJOKSATU.id, JAKARTA – Peneliti senior Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin ikut bersuara terkait polemik 1 Syawal dengan Muhammadiyah.

Thomas Djamaluddin terseret masalah juniornya di BRIN yaitu Andi Pangerang Hasanuddin yang sempat mengancam ‘menghalalkan darah Muhammadiyah’.

Thomas menjelaskan awal mula dirinya mengunggah status di akun Facebook yang terkait dengan penetapan Idul Fitri 1444 hijriah atau 1 Syawal 1444 H.

Berikut ini bunyi status Facebook Thomas yang berujung perdebatan Andi Pangerang dengan pemilik akun Ahmad Fausan S:
“Dua pertanyaan yg ditanyakan setelah Sidang Isbat kemarin, 20 April 2023. 1. Mengapa dengan hilal yang tidak mungkin dirukyat, masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik?; 2. Mengapa perlu diadakan sidang isbat? Sementara beberapa tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang isbat ditiadakan. Ini jawaban saya,” tulis Thomas seperti dilihat Selasa (25/4/2023).

Dalam unggahan itu, Thomas menyertakan tautan artikel yang memuat penjelasannya.

Thomas mengatakan, lalu ada pemilik akun Aflahal Mufadilah yang menulis di kolom komentar,

‘Akhirnya hanya tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab segelintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa’.

Thomas mengaku menanggapi komentar pemilik akun Aflahal Mufadilah dengan kalimat, ‘Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat Salat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas.’

Thomas mengatakan maksudnya memang kepada Muhammadiyah. Thomas, secara pribadi, menilai ormas Muhammadiyah tak taat keputusan pemerintah.

“Tanggapan saya berdasarkan fakta, Muhammadiyah memang tidak taat pada keputusan Pemerintah, dengan menyatakan Idul Fitri lebih dahulu. Pemerintah tidak mempermasalahkan. Terkait dengan ‘minta difasilitasi’ merujuk pernyataan Ketua PP Muhammadiyah,” terang Thomas.

Dia lalu membagikan gambar tangkapan layar berita online yang membunyikan pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir. “…negara harus hadir…memberikan fasilitas…bermakna ‘minta difasilitasi’. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” kata Thomas Djamaluddin.

Thomas mengatakan Andi Pangerang langsung menuliskan kalimat ancaman di kolom komentar, yang menurutnya tak terkait konteks pembicaraannya dengan pemilik akun Aflahal Mufadilah.

“Komentar AP Hasanuddin tidak terkait langsung dengan tanggapan saya. AP Hasanuddin menanggapi Ahmad Fauzan (pemilik akun FB lainnya). Kronologi komentar sampai komentar AP Hasanuddin tidak saya ketahui, karena sudah dihapus oleh Aflahal Mufadilah,” jelas Thomas.

Thomas lalu membagikan tangkapan layar komentar Aflahal Mufadilah di kolom komentar FB-nya, sebagai bukti adanya komentar yang dihapus sehingga Thomas sendiri tak komentar apa yang membuat Andi Pangerang berang.

“Ahmad Fauzan S Bismillah, mohon maaf, Mas. Saya tidak bermaksud menghilangkan barang bukti. Saya menghapus kolom komentar itu karena saya merasa tidak nyaman dengan komentar-komentar yang sudah tidak relevan bahkan ada narasi-narasi ancaman,” bunyi komentar pemilik akun FB Aflahal Mufadilah, yang diakui Thomas membuatnya tak tahu asal-muasal perdebatan panas.

“Padahal, awalnya saya berkomentar dengan bahasa-bahasa yang adem. Ketika saya melihat komentar-komentarnya sudah tidak pantas dan malah semakin gaduh, saya memutuskan untuk menghapus kolom komentar itu. Terlebih setiap kali ada komentar baru, selalu ada notifikasi masuk ke FB saya, jadi saya nggak nyaman. Demikian,” jelasnya.

“Semoga permasalahan ini segera menemukan titik temu dan solusi terbaik, sehingga ukhuwah serta persatuan lekas terajut kembali,” katanya lagi.

Diketahui LBH PP Muhammadiyah mendesak BRIN menjatuhkan sanksi pemecatan pada Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin soal kisruh 1 Syawal ini. (ikror/pojoksatu)