Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mulyanto, mendesak pemerintah mengevaluasi penataan sumber daya manusia (SDM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dorongan ini disampaikan menyusul perbuatan peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, yang mengancam warga Muhammadiyah melalui komentar di media sosial.

Menurut Mulyanto, kejadian tersebut merupakan salah satu indikator lemahnya penataan SDM usai peleburan seluruh lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) secara nasional ke dalam BRIN.

"Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya segera mempertimbangkan pengembalian lembaga Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI ke format semula agar proses pembinaan SDM dapat optimal," kata Mulyanto dalam keterangan resmi, Selasa (25/4).

Mulyanto menilai, perbuatan Andi jauh dari sikap peneliti yang toleran, sistematis, objektif, dan rasional. Seorang peneliti, menurut dia, tidak sepatutnya asal mengancam apabila ada perbedaan dalam metodologi suatu permasalahan. 

"Ini kan memalukan sekaligus membahayakan. Ancaman pembunuhan terhadap sekelompok orang itu bukan perkara remeh-temen dan bisa dimaklumi. Ini bukti kesekian kalau pembinaan SDM di BRIN amburadul. Karena itu kepada BRIN harus ambil tindakan," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Di sisi lain, imbuh Mulyanto, kejadian yang ramai belakangan ini menguatkan temuan Ombudsman terkait peralihan SDM BRIN. Dalam catatan Ombudsman, rekrutmen peneliti dengan meleburkan lembaga riset itu melanggar prosedur, lemah koordinasi dan tidak dipersiapkan dengan baik.  

Akibatnya, kata Mulyanto, banyak peneliti yang tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala tugas-fungsi, peralatan lab, aset, struktur organisasi dan anggaran riset.

"Sampai hari ini masa transisi dan konsolidasi tersebut belum tuntas. Bahkan Komisi VII DPR telah merekomendasikan secara resmi kepada pemerintah dalam kesimpulan rapat kerjanya untuk mengganti Kepala BRIN yang sekarang," tutur Mulyanto.