Sentimen
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Refly Harun Kupas Skenario Jokowi : Dukung Ganjar, Cadangkan Prabowo, Tolak Anies
Pojoksatu.id Jenis Media: Nasional
POJOKSATU.id, JAKARTA— Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, mengupas skenario Jokowi soal mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto dan menolak Anies Baswedan.
Kupasan Refly Harun itu disiarkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul “Live Viral! Skenario Jkw: Dukung Ganjar, Cadangkan Prabowo, Tolak Anies!!”, Senin malam (24/4).
Menurut Refly, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dianggap tidak punya pilihan untuk tetap maju Pilpres 2024, meski tanpa dukungan istana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
“Bagaimana Prabowo Subianto? Dia no choice. Kalau disuruh mencalonkan diri, ya tetap mencalonkan diri. Dengan harapan pada putaran pertama bisa masuk final,” kata pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun.
Refly menganalisa, Prabowo berharap dapat lolos pada putaran pertama, saat ada tiga pasangan Capres dan Cawapres.
Selanjutnya Prabowo berharap mendapat dukungan dari pemerintah saat final melawan Anies Baswedan.
“Atau kalau dia melawan Ganjar, dia berharap pemerintah, kalau tidak mendukungnya, minimal netral, lebih fair. Tapi nanti kekuasaan tetap dibagi-bagi di antara mereka,” kata Refly Harun.
Sementara itu Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL (Grup Pojoksatu.id), Selasa (25/4) mengatakan, sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo tidak seharusnya mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan.
“Undang-undang kepresidenan perlu mengatur etika dan protokoler presiden sebagai kepala negara,” katanya.
Jokowi sudah seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk mencampuri urusan politik, mencari dan meramu calon-calon presiden 2024.
Berbagai manuver Joko Widodo juga dikritik, lantaran mewanti-wanti pemimpin selanjutnya agar meneruskan program yang selama ini telah digagasnya.
“Ini salah. Pemimpin yang baru tidak harus mengikuti program Jokowi, karena presiden terpilih justru harus mengikuti platform Rencana Pembangunan Jangka Panjang,” tegas Andi Yusran.(ikror/pojoksatu)
Sentimen: positif (97.7%)