Bojonegoro (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Pembahasan P-APBD 2022 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro kemarin memutuskan anggaran untuk dana abadi pendidikan berkelanjutan tetap dipasang meski sesuai surat fasilitasi Gubernur Jawa Timur tidak dapat diproses.

Anggota DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto jauh sebelum penganggaran untuk dana abadi pendidikan mengaku sudah mengingatkan kepada TAPD Bojonegoro. Namun, Pemkab Bojonegoro masih ngotot agar dianggarkan tahun ini. “Jauh sebelum pembahasan ini, saya sudah mengingatkan agar sebaiknya dianggarkan tahun depan karena cantolan aturannya belum kuat,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Sehingga, menindaklanjuti surat fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur yang tidak bisa memproses anggaran dana abadi pendidikan berkelanjutan ini jika ditaruh dalam anggaran Dana Tak Terduga (DTT) mandatori 20 persen dari anggaran APBD tidak terpenuhi. “Jika ditaruh dalam DTT maka mandatori spanding 20 persen anggaran pendidikan kurang,” tegasnya.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Teguh Prihandono mengusulkan agar anggaran dana pendidikan berkelanjutan tetap dipasang dalam P-APBD 2022 dengan catatan diberikan tanda bintang. Sembari menunggu aturan hukumnya sudah ada. Hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang kesimpulannya harus menunggu PP.

“Saran saya seperti yang pernah terjadi di pemerintah pusat, dipasang tapi tidak boleh digunakan (diberi tanda bintang). Ini bisa dijadikan diskusi untuk mengurangi resiko keterlambatan APBD karena tidak mungkin jika dialihkan untuk program dan kegiatan di OPD, karena waktunya terlalu dekat,” jelasnya.

Rapat pembahasan P-APBD 2022 itu akhirnya ditutup setelah Ketua TAPD Bojonegoro Nurul Azizah menyepakati usulan pemasangan dana abadi pendidikan akan dilakukan dengan diberikan tanda bintang. Artinya, dana tersebut tetap dipasang namun tidak bisa digunakan.

“Hasil pembahasan ini akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Hasil evaluasi dari gubernur nanti yang akan menjadi dasar penganggaran,” ujarnya. (lus/ted)