Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kader partai politik tidak terlibat praktik dan menjauhi segala potensi korupsi di internal partai.

“Bukan rahasia lagi kalau menjelang pencoblosan ada serangan fajar, politik bagi-bagi duit. Apalagi dari data BPS, 60 persen pendidikan rakyat Indonesia tidak lulus SMP. Dengan kondisi ini, praktik politik uang marak terjadi di tengah masyarakat yang belum cerdas. Inilah yang jadi tantangan luar biasa bagi partai dan kadernya untuk tak telibat praktik ini,” ujar Alex saat membuka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu bagi Partai Solidaritas Indonesia di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Ini disampaikan Alex saat menyinggung perkara yang pernah ditangani KPK dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT), di mana saat penggeledahan berlangsung terhadap salah satu calon anggota DPRD, ditemukan 400-an ribu amplop berisi uang antara Rp20.000 hingga Rp50.000.

Ia pun berharap agar partai mendukung kuat kadernya, sehingga antara pengurus dan anggota terjalin hubungan baik dan saling mengingatkan.

“Dan tidak ada tuntutan dari partai untuk misalnya setor agar bisa mewakili partai diposisi calon tertentu, itu bisa mengurangi potensi korupsi kader partai saat menjadi legislatif atau eksekutif,” kata Alex, seperti dikutip dari laman resmi KPK.

Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring terbatas itu dihadiri juga oleh Wawan Wardiana Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Amir Arief Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dea Tunggaesti Sekjen PSI, Isyana Bagoes Oka Ketua DPP PSI, Suci Mayang Sari Bendahara Umum, dan Lila Zuhara Wakil Bendahara.

Sementara itu Wawan menjelaskan saat ini PCB terpadu telah diikuti 927 peserta secara luring, 13 ribu lebih peserta bergabung melalui kanal YouTube dan 3 ribu lebih peserta bergabung melalui platform Zoom. Para peserta menerima pembekalan sejumlah materi, di antaranya tentang Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi.

KPK mendorong PSI, sebagaimana partai politik lainnya yang telah mengikuti PCB terpadu untuk berkomitmen bahwa kelulusan belajar mandiri secara elektronik antikorupsi untuk sektor politik ini dijadikan prasyarat saat kader ingin menjadi calon legislatif atau calon eksekutif.

“Saya berharap dari kaum muda akan mundul anggota-anggota DPRD, DPR dan kepala daerah yang muda, cerdas dan berintegritas yang berkontibusi dalam perpolitikan di Indonesia,” ujar Wawan di depan 69 kader PSI yang hadir secara luring.(dfn/ipg)