Jakarta, CNN Indonesia --

Twitter akan mengizinkan iklan politik muncul kembali di platform mereka setelah sempat dilarang tampil pada 2019.

Kabar itu disampaikan platform milik Elon Musk tersebut pada Selasa (3/1) lewat akun @TwitterSafety.

"Kami percaya, iklan berbasis penyebab (cause-based advertising) dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik yang penting," tulis akun tersebut.

-

-

"Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk cause-based advertising di Amerika Serikat. Kami juga berencana melebarkan iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa pekan ke depan," tulisnya lagi.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023

Twitter mengatakan bakal menyesuaikan kebijakan iklan mereka dengan kanal-kanal media lain seperti televisi. Namun, Twitter mengklaim pendekatan mereka saat mengkaji sebuah konten "melindungi pengguna Twitter."

Reuters melaporkan, cause-based ads yang dimaksud antara lain iklan soal pendidikan yang meningkatkan kesadaran terhadap isu seperti pendaftaran pemilih, perubahan iklim, dan program pemerintahan.

Lebih lanjut, kebijakan ini membuat Twitter mengikuti jejak Facebook milik Meta, Youtube dan Google milik Alphabet yang mengizinkan iklan politik.

Hanya platform media sosial asal China, TikTok, yang masih melarang iklan politik.

Penghapusan larangan ini diduga karena pendapatan Twitter dari iklan menurun usai akuisisi Elon Musk akhir Oktober lalu.

Sebelumnya, banyak perusahaan enggan beriklan lagi di Twitter karena khawatir dengan sepak terjang kontroversial Musk di perusahaan tersebut.

Musk antara lain mengaktifkan kembali akun Donald Trump, yang dianggap sebagai provokator kerusuhan di Capitol Hill, Januari tahun lalu. Selain itu, ia juga memecat banyak karyawan yang pada akhirnya menuntut balik Twitter.

Twitter sendiri melarang iklan politik pada 2019 setelah perusahaan mendapatkan hujan kritik lantaran dianggap membiarkan penyebaran misinformasi.

Platform ini juga membatasi iklan yang berkaitan dengan isu sosial. "Kami percaya pesan poltiik harus dicari bukan didapatkan," kata CEO Twitter kala itu, Jack Dorsey.

(lth/arh)