Jakarta: Masuknya pasal anti bullying atau anti perundungan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan memperkuat agar kasus perundungan di lingkungan tenaga kesehatan atau dokter dihapuskan. Sebab, aturan tersebut sebelumnya hanya diatur dalam Fatwa Etik Kedokteran Nomor: 044/PB/K.MKEK/03/2022 tentang Perundungan pada Lingkungan Profesi Kedokteran.
 
"Masuknya pasal anti perundungan di RUU Kesejatan ini menjadi lebih kuat aturan hukumnya karena berupa UU bukan fatwa," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Jumat, 21 April 2023.
 
Dia mengatakan dengan diatur dalam RUU Kesehatan, jika diperlukan aturan turunannya maka bisa disusun dan dibuat secara teknis.

-?

- - - -
"Kalau ada di UU maka lebih memberikan payung hukum dan kekuatan hukum. Bila diperlukan aturan turunan akan dibuatkan secara teknis karena sudah ada rujukannya di KUHP," ujar Nadia.
 
Di dalam RUU Kesehatan, pasal perlindungan dari perundungan tercantum dalam Pasal 208 E poin d yang berbunyi, 'peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.'
 
Selain untuk peserta didik, anti perundungan diterapkan untuk dokter dan tenaga kesehatan yang tercantum dalam Pasal 282 Ayat 2. Bunyi pasal tersebut, yakni 'tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.'
 
Anti perundungan merupakan salah satu perlindungan hukum untuk dokter dan tenaga kesehatan selain pasal-pasal perlindungan lainnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(AZF)