GELORA.CO - Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Geisz Chalifah menyoroti Politikus PDI Perjungan (PDIP) sekaligus anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan yang menilai Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI telah keliru memberikan masukan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono soal rekayasa lalu lintas di Simpang Santa.

Hal ini ditanggapi Geisz Chalifah dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Geisz Chalifah mengatakan bahwa sekarang yang disalahkan justru bawahannya.

Geisz Chalifah juga menyinggung soal Anies Baswedan yang kerap disalahkan.

"Udah ga ada Anies maka yang disalahkan bawahannya. Kenapa ga salahkan Anies saja biar koplaknya ga nanggung," tutur Geisz Chalifah dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (21/4).

Sementara itu, politikus PDIP Manuara Siahaan mempertanyakan dasar kajian dari Dishub DKI yang memberikan masukan teknis ke Heru Budi soal rekayasa lalu lintas di Simpang Santa.

"Masukan teknis itu berasal dari dinas dalam hal ini Kadishub. Pertanyaannya adalah atas dasar kajian apa itu trotoar dan jalur diubah?," ungkap Manuara.

Kemudian, ia juga menyebutkan bahwa masalah yang ditimbulkan pasca-alihfungsi trotoar jadi jalur kendaran di Simpang Santa, Jakarta Selatan bukanlah kesalahan Heru Budi.

"Pak Gubernur tidak sampai kepada hal-hal yang detail," tegasnya.

Ia pun menduga bahwa proses perubahan itu adalah usulan dari dinas teknis, yaitu Dishub.

"Sejauh ini kita dengar Kadishub (Syafrin Liputo) minta maaf ke publik atas kebijakan yang berubah-ubah itu," ujarnya.

Atas dasar itu, Manuara menilai Syafrin Liputo telah keliru memberikan masukan kepada Heru Budi yang pada kenyataannya pembongkaran trotoar tidak memenuhi ekspektasi masyarakat alias menambah macet.

"Dari sisi kebijakan teknis, Kadishub telah membenturkan Pak Gubernur dengan masyarakat," katanya.

Menurutnya, Dishub DKI belum matang melakukan perencanaan rekayasa lalu lintas di Santa yang berimbas pada reaksi negatif dari masyarakat dan adanya indikasi pemborosan anggaran.

"Saya sarankan Pak Gubernur mengevaluasi kebijakan teknis tersebut, sehingga tidak terjebak untuk kedua kalinya," imbuhnya.