Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Batalyon Infanteri Yonif Raider 321/Galuh Taruna (Yonif R 321/GT) yang bertugas melakukan operasi SAR pilot Susi Air di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga mendapat serangan dari gerombolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pada Sabtu, 15 April 2023 lalu. 1 prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dan lima prajurit lainnya masih dalam proses pencarian.

Awalnya, penyerangan terhadap personel TNI terjadi ketika satgas mencoba untuk menyisir dan mendekati posisi dari para penyandera. Kemudian, terjadi serangan, satu prajurit TNI  terjatuh dan mendapatkan serangan lanjutan. Demikian menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono.

Kapuspen TNI memastikan korban jatuh dalam operasi tersebut hanya satu jiwa. Terkait informasi luar yang menyebut ada korban jiwa lain, hal itu belum dapat dikonfirmasi.

Meski demikian, Kapuspen TNI memastikan tetap bakal melakukan operasi dalam menyelamatkan pilot Susi Air serta melakukan evaluasi mendalam terkait misi penyelamat pilot Susi Air yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Khususnya pasca gugurnya satu prajurit TNI di Kabupaten Nduga, Papua.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berpandangan bahwa insiden penyerangan terhadap prajurit TNI dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, patut dijadikan perhatian dan evaluasi bagi pemerintah dan TNI.

"Insiden penyerangan yang menggugurkan satu prajurit TNI pada Sabtu (15/4) kemarin, menununjukkan ada hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi," kata Fahmi kepada Liputan6.com, Selasa (18/4/2023).

Fahmi menjelaskan ada beberapa faktor yang mesti dievaluasi. Pertama, kompetensi dan kesiapan soal dukungan data terkait dengan situasi dan kondisi medan yang ada.

"Hal yang perlu dievaluasi di antaranya soal kompetensi dan kesiapan prajurit terkait situasi dan medan tempur yang penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Kedua, soal keamanan dan lalu lintas informasi terkait misi penyelamatan pilot Susi Air. Hal ini merujuk pada kerahasiaan informasi operasi yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan agar tidak diketahui oleh pihak lawan atau penyandera.

"Selanjutnya soal keamanan dari operasi, kemudian kerahasiaan soal arus lalu lintas informasi yang terkait dengan pelaksanaan tingkat operasi. Hal ini juga patut dijadikan perhatian sebelum pelaksanaan operasi-operasi di Papua tersebut," kata Fahmi.

Kendati demikian, Fahmi menyadari baik pemerintah maupun TNI, keduanya menghadapi tantangan yang berat untuk bisa membebaskan pilot Susi Air, Philip Max Marthens, dari tangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Menurutnya, Medan pegunungan menjadi salah satu tantangan atau kesulitan pemerintah dan TNI dalam misi penyelamatan pilot Susi Air tersebut.

"Kesulitannya pasti ada. Apalagi ini di Medan pegunungan, pasti kontur secara fisik geografis akan menyulitkan. Kemudian hutan rimba belantara juga cuaca yang sering berubah-ubah secara ekstrem, itu juga yang menjadi penyulit," ucapnya.

Lebih lanjut, Fahmi menilai, upaya persuasif pemerintah hingga saat ini tetap harus terus didorong oleh penegak hukum khususnya TNI-Polri untuk memberikan penguatan dalam upaya-upaya negosiasi yang sudah berjalan. Hal ini bertujuan untuk dapat menekan tanpa adanya korban berguguran.

"Adapun terkait langkah persuasif yang dilakukan pemerintah. Tentunya TNI-Polri harus memberikan dukungan khususnya dalam upaya-upaya mendekati sasaran dan melihat peluang-peluang dalam melakukan penyelamatan, agar dapat meningkatkan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi yang sedang berjalan," Fahmi menandasi.

Adapun Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong evaluasi menyeluruh kebijakan keamanan Papua usai satu prajurit TNI gugur dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Kabupaten Nduga. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah keamanan di bumi Cendrawasih tersebut.

"Kesempatan ini sebaiknya menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh kebijakan keamanan di Papua. Perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (18/4/2023).

"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" imbuhnya.

Christina berpandangan perlu peta besar solusi gangguan keamanan Papua. Fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pendekatan pembangunan ekonomi belum memberikan penekanan pada aspek gangguan keamanan.

"Kami berpendapat peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan. Beberapa kali Presiden ke Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan (ekonomi) tapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan," ujar Christina.

Politikus Golkar ini mengingatkan jangan sampai ada lagi prajurit atau warga yang jatuh menjadi korban.

"Kita tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," sambungnya.

Menurut Christina Perpres Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme perlu segera diundangkan. Karena posisi TNI di Papua hanya mendukung operasi penegakan hukum Polri. Sementara pemerintah telah menyebut KKB sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.

"Sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI. Kami membaca prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM, padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi perang. Personil TNI dan Polri menjadi korban, warga sipil menjadi korban. Sampai kapan ini mau dibiarkan? Kami menunggu keseriusan Pemerintah," pungkasnya.

Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, dipastikan berada di tangan kelompok kriminal bersenjata. Polisi dan pemerintah daerah Nduga, Papua Pegunungan, minta pimpinan KKB, Egianus Kogoya segera menyerahkan sang pilot.