AKURAT.CO Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta TNI dan KKB Papua atau Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) melakukan gencatan senjata mencegah eskalasi kekerasan di Bumi Cenderawasih.

Koalisi menyayangkan langkah TNI menerapkan status siaga tempur buntut gugurnya seorang personel dalam operasi mencari dan membebaskan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens.

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad menilai status operasi tempur bukan opsi utama untuk menurunkan eskalasi di Papua. Sebaliknya, kedua belah pihak sebaiknya melakukan gencatan senjata dan membuka ruang dialog yang bermartabat.

“Sebaiknya pemerintah melalui TNI dan TPNPB-OPM melakukan gencatan senjata dan penghentian permusuhan segera untuk mencegah jatuhnya korban lebih jauh,” kata Hussein di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Koalisi merupakan gabungan organisasi sipil yang terdiri atas Imparsial, Kontras, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, ELSAM, HRWG, PBHI Nasional, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Malang, WALHI, dan Setara Institute. Selanjutnya Forum Defacto, AJI Jakarta, Public Virtue Institue, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, LBH Talenta Keadilan Papua Nabire, dan LBH Papua

Koalisi meminta TNI membatalkan operasi siaga tempur. Gugurnya prajurit TNI dalam operasi penyelamayan pilot Susi Air yang disandera tentu memilukan dan menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga prajurit dan keluarga besar TNI, namun bukan berarti pendekatan militeristik menjadi prioritas dalam memastikan keamanan di Papua.

“Kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit kemarin harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua,” ujarnya.

Imparsial mencatat sudah puluhan prajurit TNI-Polri tewas di Papua. Data dari Kapolri malah menyebutkan sebanyak 22 prajurit TNI-Polri telah gugur dalam kurun waktu 2022-2023. Artinya, perlu evaluasi pendekatan keamanan militeristik.

Menurut Hussein, pendekatan militeristik berdampak pada kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Seperti pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani (2020), pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap empat orang warga sipil Papua (2022), penyiksaan terhadap tiga orang anak yang dituduh melakukan pencurian (2022).

“Selama ini, praktik impunitas selalu menjadi persoalan yang terus terjadi dalam kekerasan yang melibatkan aparat keamanan. Penegakan hukum untuk memutus mata rantai impunitas menjadi penting untuk mencegah berulangnya kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil di Papua,” tuturnya.[]