AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin, 17 April 2023. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan dilakukan di empat lokasi yang berada di Semarang, Jawa Tengah. 

Empat lokasi yang digeledah itu adalah Kantor Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah (Jateng), PT Istana Putra Abadi (PT IPA), PT Rinenggo Ria Raya (PT RRR), dan PT Prawiramas Puriprima (PT PP). 

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kota Semarang dengan 4 empat lokasi yang didatangi tersebut," kata Ali melalui pesan singkatnya, Selasa (18/4/2023).

Ali mengatakan penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari penggeledahan di empat lokasi tersebut. 

dokumen, uang tunai, valas, deposito, hingga logam mulia usai menggeledah empat lokasi tersebut. KPK memperkirakan total aset yang berhasil diamankan tersebut senilai miliaran rupiah.

"Ditemukan dan diamankan antara lain berupa dokumen, uang dalam bentuk rupiah, valas, deposito, dan logam mulia, yang saat ini keseluruhan nilainya masih dihitung. Diperkirakan dapat mencapai puluhan miliar," jelas Ali. 

Barang bukti sitaan tersebut, kata dia, akan dianalisis untuk kepentingan perkara.

"Selanjutnya analisis dan penyitaan akan dilakukan dan berikutnya bukti-bukti tersebut akan dikonfirmasi pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi," tukasnya.

KPK Tetapkan 10 Tersangka Suap Kerata Api

Sebelumnya, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022.

Dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya.

Kasus suap di lingkungan DJKA ini terungkap bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.[]