MARAKNYA operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah belakangan ini mengonfirmasi beredarnya dana-dana ilegal untuk pemenangan Pilkada 2024. Setelah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, OTT KPK menyasar kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

"Mereka yang berkompetisi di pilkada ternyata menggunakan dana hasil praktik koruptif dan melawan hukum untuk membiayai kebutuhan pemenangan mereka," kata anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini, Sabtu (15/4).

Menurut Titi, penelusuran yang dilakukan pihaknya menunjukkan ongkos politik tinggi beredar di dalam ruang gelap dan bukan ditujukan untuk pembiayaan yang legal. Ini lantaran para kandidat cenderung menyampaikan laporan dana kampanye yang masih berada pada batas pengeluaran wajar, bahkan di bawah standar.

Baca juga: Kena OTT KPK, Gerindra Tak Lagi Akui Wali Kota Bandung Yana Mulyana

"Dalam operasinya, dana ilegal tersebut kebanyakan digunakan untuk membeli perahu atau mahar politik serta melakukan jual beli suara atau politik uang yang jarang terjangkau hukum," pungkas Titi.

KPK sendiri telah mengungkap bahwa hasil dugaan korupsi yang diperoleh Adil akan digunakan sebagai dana operasional safari politik untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau pada Pilkada 2024 mendatang.

Baca juga: Dibawa ke Gedung KPK, Berikut Profil Wali Kota Bandung yang Terjaring OTT

Sementara itu, Yana baru menjabat sebagai Wali Kota Bandung pada 18 April 2022 menggantikan Oded Muhammad Danial yang meninggal dunia. Sebelumnya, Yana merupakan Wakil Wali Kota Bandung sejak 20 September 2018. (Tri/Z-7)