Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIdsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempersiapkan personel untuk masuk dalam Satgas TPPU. Satuan ini akan menangani transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp189 triliun.

JAM Pidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, jajarannya menyusun nama-nama penyidik dari Gedung Bundar (sebutan untuk Gedung JAM Pidsus). Sebelum nantinya masuk dalam satuan tugas itu.

“Sudah disusun, nanti tinggal dimasukkan (dalam Satgas),” kata Febrie kepada Alinea.id, Kamis (13/4).

Sebelumnya, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud MD mengatakan, pihaknya akan segera membentuk Tim Gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi.

Tim ini akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. 

“Dimulai dengan LHP senilai agregat Rp189.273.872.395.172. Mereka akan membangun kasus dari awal,” kata Mahfud di PPATK, Senin (10/4). 

Mahfud menjelaskan, penegakan hukum dilakukan terhadap laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp189,2 triliun. Bahkan, telah menghasilkan putusan pengadilan hingga Peninjauan Kembali (PK).

Namun, pihaknya memutuskan untuk tetap melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum (case building) oleh Kementerian Keuangan.