PARA pejabat kini rajin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terlihat dari meningkatnya wajib lapor yang menyampaikan LHKPN untuk tahun periodik 2022.

"Jadi, saya, pada kesempatan ini, berterima kasih ini ke media karena meramaikan LHKPN," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikutip melalui YouTube KPK RI, Sabtu (15/4).

Pahala mengatakan meningkatnya penyampaian LHKPN karena fenomena kekhawatiran telat melaporkan sehingga berpotensi mendapat sorotan publik.

Baca juga: Firli Miris Wali Kota Bandung Kena OTT Padahal Sudah Diingatkan

"Jadi orang agak takut ya sekarang kalau telat (melaporkan)," ujar Pahala.

Ia mencontohkan kementerian mendekati 100% dalam hal menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2022. Data itu dihimpun per 14 April 2023.

"Ini paling tinggi nih selama selama periode LHKPN, tiba-tiba 31 Maret 2023 kementerian sudah 99%, ini paling tinggi," jelas Pahala.

Baca juga: 9 Orang Terkait OTT Wali Kota Bandung Diperiksa KPK

KPK hanya membeberkan tujuh kementerian dengan tingkat penyampaian LHKPN belum 100%. LHKPN Kementerian Luar Negeri baru mencapai 80,58%; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) 89,13%; Kementerian Pertahanan 91,94%; serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 96,08%.

Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 96,48%; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 96,59%; dan Kementerian Investasi 97,18%.

Dari total 34 kementerian, jumlah wajib lapor LHKPN sejumlah 78.436 orang dan yang sudah lapor 77.719 orang. Sementara yang belum lapor tercatat 717 orang. (Z-1)