Proyek Kereta Api Cepat antara Bandung (Gedebage) – Jakarta (Halim) pp, proyek tidak jelas ini semula akan dikerjakan oleh Jepang, yang sejak 2014 telah melakukan studi kelaikan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam “waktu lima tahun (2016-20121)”. Akan tetapi tiba-tiba Cina memberikan penawaran lebih rendah yakni US$ 5.5 miliar yang akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun saja. Sekarang sudah lebih dari 7 tahun proyek belum selesai juga. Biaya dari US$ 5,5 miliar merangkak naik menjadi US$ 6,071 miliar terus melonjak jadi US$ 7,5. Biaya proyek ini nilainya 3 x biaya pembangunan speed train di Arab Saudi (Mekah-Madinah) dan 10 x lebih tinggi dari biaya pembangunan di Maroko (Tangier – Casablanca). Walau biayanya sangat tinggi, keamanannya pun tidak ada yang jamin. Tempo.com, 19 Des 2022 melaporkan baru masuk tahap uji coba saja, telah terjadi insiden anjloknya kereta cepat ini di Bandung Barat pada 18.10.2022, korban 2 orang meninggal dunia dan 5 luka berat.

Di RRC, setiap tahun ada kecelakaan KA di RRC yang menelan korban jiwa tewas dan luka2, bahkan bisa terjadi beberapa kali kecelakaan dalam 1 tahun. Mungkin penduduk di RRC tidak berharga, sehingga walau mereka banyak korban juga tidak mengapa, dianggap mengurangi kepadatan penduduknya. Celakanya Pemerintah percaya pada RRC dibandingkan dengan Jepang.

Sebenarnya sejak awal saat Jonan masih menjabat Dirut PT KAI, proyek ini ditolak, demikian juga saat Yonan diangkat menjadi Menteri Perhubungan (2014-2016). Ignasius Jonan lengkapnya sebagai orang yang sangat paham perkereta apian, telah beberapa kali mengungkapkan penolakannya soal keberadaan rencana proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Jonan bahkan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi (Kompas.com – 01/11/2021). Sebagai Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat itu, juga diketahui “tidak hadir” saat acara groundbreaking proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Walini.

Tampaknya Jonan dianggap penghalang kelancaran proyek ini. Jonan (2014) menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun, karena tidak berkeadilan. (Kompas.com – 01/07/2014). Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting. Alasan Yonan ini masuk akal dan sangat logis, lagian KA Bandung Jakarta pp yang nyaman telah tersedia dengan jarak tempuh 2-2.5 jam saja. Waktu perjalanan ini dapat dipersingkat menjadi 1.5-2 jam saja, pesawat terbang pun saat itu tersedia. Jonan sangat peduli pada keselamatan penumpang, keselamatan adalah yang utama.

Jepang, sejak 2014 telah melakukan studi kelayakan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-20121). Sementara China, pada Maret 2015 tiba-tiba memasukan penawaran, dengan nilai proyek sebesar US$ 5,5 miliar, kecepatan 350 km/jam, selesai dalam waktu 2 tahun (2016-2018).

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah digagas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Republika.co,10.10.2021). Pemerintah Jepang pun sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) bisnis agar pembangunan Kereta Cepat tersebut dapat terwujud. Jepang sudah melakukan penelitian mulai 2012. Namun, ketika Presiden SBY lengser, proyek itu tiba-tiba beralih dimenangkan Cina, yang dianggap lebih murah “walau masalah safetynya tidak jelas”. Untuk menyesuaikan dengan kemampuan RRC, Pemerintah RI meminta kecepatan kereta menjadi sekitar 250 kilometer (km) perjam, Inilah suatu tanda ada Kerjasama antara pejabat dengan kontraktor yang membuat biaya menjadi sangat tinggi.

Menkomarves, Menteri BUMN, dan Menhub ditugaskan Presiden untuk mengawal proyek kereta ini yang dianggap paling bertanggung jawab. Detikfinance,10 Nov 2022: Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari USD 5.5 juta membengkak menjadi US$ 6,1 miliar itu kemudian melonjak jadi US$ 7,5 miliar (Dalam USD naik 36.4 %) atau setara Rp 117,75 triliun untuk jalan KA sepanjang 143 km. Selain itu kini Kereta Cepat China Minta Konsesi dari 50 tahun menjadi 80 Tahun. Bunga pinjaman ikut bengkak menjadi 3,4 persen. Bunga yang telah disepakati sebelumnya hanya 2 %.

Pemerintah akan menyuntikkan dana dari APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) (Tribun.com, 18 Oktober 2021). Menanggapi hal tersebut, “Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin” sampai minta agar pemerintah untuk menghitung kembali secara saksama untung rugi serta relevansi megaproyek transportasi darat ini, sehingga diusulkan sebaiknya pemerintah memindahkan Ibu kota negara (IKN) baru dari Kalimantan timur ke Bandung Jawa Barat,”ujar Sultan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (onlineindo.tv,13/4/2023).

Tampak jelas Biaya project KCJB ini jauh lebih mahal, jika dibandingkan dengan yang di Arab Saudi (3x lipat) dan jika dibanding dengan yang di Maroko (10 x lipat). Jadi sangatlah mungkin projek ini dijadikan bancakan korupsi. Tanda-tanda yang mengarah kesana cukup banyak yakni :

1. Mengucurkan dana tambahan lewat APBN sampai dibuatkan Perpres no 93/2021 sebagai ganti Perpres no 107/2015 yang menganulir skema B2B.

2. Pemaksaan Proyek tidak penting ini

3. Penggantian vendor dari Jepang ke Cina

4. Pembengkakan biaya beberapa kali sampai sebesar naik sebesar 36.4 %

5. Penambahan bunga bank dari 2% menjadi 4 % dan akhirnya menjadi 3.4 %,

6. Adanya penurunan spesifikasi dari 350 km/jam menjadi 250 km/jam,

7. Ada pemangkasan panjang jalan KA dari Halim – Tegal Luar menjadi Halim – Padalarang

(berkurang 23 km),

8. Penambahan waktu konsesi dari 40 tahun menjadi 80 tahun

9. Waktu penyelesaian dari 2 tahun menjadi lebih dari 7 tahun, itupun belum selesai.

Malu sebenarnya memiliki Presiden dan Menteri yang seperti “kerbau dicocok hidung” selalu tunduk menghadapi RRC, “semua yang diinginkan semuanya dipenuhi, memangnya negara ini miliknya Jokowi dan jajaran memterinya sajakah ?” Lagi pula proyek KCBJ ini sungguh gak penting2 banget. Buat rakyat proyek ini hanyalah merupakan alternatif yang tidak masuk dalam prioritas, masih banyak cara lain ke Jakarta.

RRC adalah negara komunis, atheis, begitu juga dengan para pengusahanya, tidak punya rasa malu, jika proyeknya gagal, mereka tepat ingin dibayar, gak mau rugi. Anehnya para penjabat malah patuh pula padanya. Setelah hitung2an untung rugi, mereka malah minta ada jaminan pengembalian modal dan keuntungannya lewat APBN, itu kan gila. Menurut hemat kami, kekurangan biaya tersebut biarkan uang Presiden dan para Menteri terkait yang bayarnya, rasanya mereka masih mampu kuat kok.

Bandung, April 2023

Memet Hakim (Pengamat Sosial & Ketua Wanhat APIB) dan Hatta Taliwang (Pengamat Sosial Politik, Mantan Anggota DPR)

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.